oleh

Pangkep Kebagian DBH dari Bapenda Rp 16,15 Miliar

-Ekobis-326 views
banner 400x130

PANGKEP, POLiTIKA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan memberikan dana bagi hasil (DBH) kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per Mei 2018 sebesar Rp 16,15 miliar. Itu berasal dari lima pajak daerah yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulsel.

Hal tersebut terungkap pada Sosialisasi Pajak Daerah dan Layanan Unggulan Samsat Sulsel di Hotel Celebes, Pangkep, Kamis (28/6/2018). Sosialisasi diikuti karyawan PT Semen Tonasa, ASN, diler kendaraan bermotor, dan tokoh masyarakat.

Hadir pula Kepala UPT Pendapatan Wilayah Pangkep, Wahyuni Amir S.Sos, Kanit Regident Polres Pangkep Iptu Desy Ayu Dwi Putri, S.IK, dan Iqbal Ferdiawan dari Jasa Raharja Pangkep.

Sekretaris Bapenda Sulsel, Kemal Redindo Syahrul Putra, SH, MH, ketika membuka acara tersebut mengatakan, sosialisasi pajak daerah wjib dilakukan agar masyarakat, khususnya pelanggan Samsat memahami pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah. Apalagi, seluruh dana bagi hasil pajak itu akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Sulsel.

Lima pajak daerah yang dikelola provinsi saat ini menurut Redindo adalah, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Untuk melayani dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya, di wilayah Sulsel, saat ini, telah ada 25 Samsat iduk, satu Samsat pembantu, empat pos pembantu, dan 29 gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.

“Ini merupakan layanan unggulan yang dibuat, guna memberikan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan kepada pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini sesuai dengan tag line Bapenda, yaitu datang disambut senyum dan pulang dengan tersenyum,” kata Redindo.

Selain itu, terdapat pula beberapa layanan unggulan Samsat di wilayah provinsi Sulsel, salah satunya yang terbaru adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor non tunai melalui ATM dan kartu debit.

Bapena Sulsel, lanjut Redindo, telah banyak melakukan terobosan guna memanjakan pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain pembayaran non tunai, ada pula Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, Pelayanan e-Samsat, Samsat Door to door, serta masih banyak lagi lainnya. Bahkan, dengan memanfaatkan teknologi melalui info Pajak via SMS dan twitter, setiap wajib pajak dapat mengetahui dan memperoleh informasi besaran dan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya.

“Ini semua untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya,” tegas Sekretaris Bapenda Sulsel itu.

Terkait pemberian insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel, kata Redindo, dengan pemberian subsidi tersebut, BBNKB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen.

Redindo juga mengatakan, sesuai dengan Perda No.8 tahun 2017, pajak progresif untuk setiap pemilik kendaraan roda empat yang memiliki lebih dari satu kendaraan telah diturunkan. Ketentuan ini sudaah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Sebelumnya, Pajak Progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, turun menjadi 2 persen. Untuk kendaraan ketiga pajak progresifnya sebesar 3,5 persen, kini menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat sebelumnya 4,5 persen, kini menjadi 2,5 persen. Dan untuk kendaraan kelima dan seterusnya dikenakan 5,5 persen, sekarang hanya 2,75 persen.

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” ungkapnya.

Saat ini, kata Redindo, Bapenda Sulsel, mengelola lima jenis pajak daerah yang dibagihasilkan kepada kabupaten dan kota se Sulsel dengan prosentase tertentu. PKB dan BBNKB misalnya, sebesar 70 persen diberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/kota. Untuk PBBKB, bagi hasil yang diterima provinsi hanya sebesar 30 persen dan 70 persennya diberikan ke kabupaten/ kota. Sedang untuk PAP, kabupaten/ kota dan provinsi, masing-masing memperoleh 50 persen bag hasil. Untuk pajak rokok, porsi bagi hasil pajak untuk kabupaten/ kota lebih besar dari provinsi. Kabupaten/ kota memperoleh 70 persen, sedang provinsi hanya kebagian 30 persen.

Khusus insentif PKB dan BBNKB angkutan umum tahun 2018, Redindo mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapka 50 persen dari pengenaan PKB nya.

Meski demikian, setiap pelanggan Samsat untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang tersebut, harus memiliki persyaratan sesuai ketetapan yang berlaku. Insentif hanya diberikan kepada kendaraan umum angkutan orang dan barang yang memiliki badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang.

Selanjutnya, untuk angkutan umum orang, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum/ izin trayek, kartu pengawasan dan pengendalian serta memiliki buku uji kendaraan yang masih aktif. Untuk angkutan barang, harus memiliki surat izin tempat usaha, atau SITU dan SIUP yang bergerak di bidang angkutan umum barang.

“Untuk kendaraan angkutan umum orang dan barang, setiap pelanggan samsat, harus telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Redindo mengungkapkan juga bahwa realisasi penerimaan pajak daerah hingga Mei 2018 sudah mencapai Rp 1,27 triliun atau sekitar 36,85 persen dari total target penerimaan pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp 3,47 triliun.

Rinciannya, realisasi penerimaan PKB Rp 460 miliar atau 38,8 persen dari target Rp 1,1 triliun. BBNKB Rp 337 miliar atau 34,14 persen dari target Rp 987 miliar. PBBKB Rp 281 miliar atau 41,83 persen dari target Rp 601 miliar. PAP Rp 45 miliar atau 52,97 persen dari target, dan pajak rokok Rp 184 miliar atau 30,34 persen dari target Rp 610 miliar.

“Pencapaian pajak untuk tahun anggaran 2018 diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu dan target telah ditetapkan,” ungkap Kabapenda. (wan/rus)

Komentar

Berita Lainnya