oleh

Bapenda Sulsel Sosialisasi Perda tentang Pajak Daerah

banner 400x130

PALOPO, POLiTIKA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan terus melakukan sosialisasi Perda No.8 tahun 2017 tentang pajak daerah. Salah satu poinnya adalah penurunan pajak progresif. Perda ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Tim Bapenda Sulsel bergerak serentak melakukan sosialiasi di semua kabupaten dan kota se Sulsel. Di Kota Palopo, Sosialiasi Pajak Daerah dan Layanan Unggulan Samsat berlangsung di Hotel Mulia Indah Palopo.Kamis (28/6/2018), diikuti oleh sekitar seratusan peserta terdiri dari komunitas pemilik kendaraan bermotor, ASN Pemkot Palopo, mahasiswa, tokoh masyarakat dan sejumlah pelanggan Samsat di Kota Palopo.

Hadir pula Anggota Komisi C DPRD Provinsi Sulsel,H.Armin Mustamin Topputiri, Kanit Regident Polres Palopo diwakili Aiptu Yulius Sappa, dan Kamil Agus dari PT Jasa raharja Palopo.
Sosialiasi dibuka Kepala Bapenda Sulsel diwakili Kabid PAD A Darmayani, SH, M.Si yang sekaligus membawakan materi sosialisasi yang dimoderatori Kepala UPT Pendapatan Wilayah Palopo, H.Anton Amri,M.P.,S.STP.

A Darmayani dalam paparaannya mengatakan, sebelum Perda No 8 tahun 2017 diberlakukan, pajak progresif yang dikenakan untuk kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, sudah turun menjadi 2 persen. Kendaraan ketiga, dari 3,5 persen menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat juga turun dari 4,5 persen menjadi 2,5 persen. Untuk kendaraan kelima dan seterusnya kini hanya dikenakan 2,75 persen dari 5,5 persen sebelumnya.

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.

Dijelaskan pula bahwa dengan adanya insentif BBN-KB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel,maka BBN-KB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen.
Khusus insentif PKB dan BBNKB angkutan umum tahun 2018, A Yani mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapkan 50 persen dari pengenaan PKB-nya.

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.

Meski demikian, setiap pelanggan Samsat untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang tersebut, harus memenuhi persyaratan sesuai ketetapan yang berlaku. Insentif hanya diberikan kepada kendaraan umum angkutan orang dan barang yang memiliki badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang.

Untuk angkutan umum orang, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum/ izin trayek, kartu pengawasan dan pengendalian serta memiliki buku uji kendaraan yang masih aktif. Untuk angkutan barang, harus memiliki surat izin tempat usaha, atau SITU dan SIUP yang bergerak di bidang angkutan umum barang.

“Untuk kendaraan angkutan umum orang dan barang, setiap pelanggan Samsat, harus telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Diungkapkan pula bahwa hingga Mei 2018, Pemerintah Kota Palopo menerima dana bagi hasil (DBH) pajak daerah dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan per Mei 2018 sebesar Rp 15,20 miliar lebih. Dana tersebut merupakan hak pemerintah kabupaten dan kota atas lima jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Bapenda.

Kelima pajak daerah yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pajak daerah itu dibagihasilkan dengan persentase tertentu. PKB dan BBN-KB misalnya, sebesar 70 persen diberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/ kota. Untuk PBB-KB, bagi hasil yang diterima provinsi hanya 30 persen dan 70 persennya diberikan ke kabupaten/ kota. Sedang untuk PAP, kabupaten/ kota maupun provinsi, masing-masing memperoleh 50 persen. Untuk pajak rokok , porsi bagi hasil untuk kabupaten/ kota lebih besar dari provinsi. Kabupaten/ kota memperoleh 70 persen, sedang provinsi hanya kebagian 30 persen.

Dikatakan, untuk melayani dan memberi kenyamanan kepada masyarakat, khususnya pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya di wilayah Sulsel, telah ada 25 Samsat induk, satu Samsat pembantu, empat pos pembantu, dan 29 gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.

“Ini merupakan layanan unggulan yang dibuat, guna memberikan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan kepada pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini sesuai dengan tag line Bapenda, yaitu datang disambut senyum pulang dengan tersenyum,” kata A Yani, sapaan akrab A Darmayani.

Selain itu, terdapat pula beberapa layanan unggulan Samsat di wilayah provinsi Sulsel, salah satunya yang terbaru adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor non tunai melalui ATM dan kartu debit.

Bapenda Sulsel, lanjut A Yani, telah melakukan sejumlah terobosan guna memanjakan pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain pembayaran non tunai, ada pula Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, Pelayanan e-Samsat, Samsat Door to door, serta layanan lainnya. Bahkan, dengan memanfaatkan teknologi melalui info Pajak via SMS dan twitter, setiap wajib pajak dapat mengetahui dan memperoleh informasi besaran dan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya.

“Ini semua untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya,” tutur A Yani.
Diungkapkan pula bahwa realisasi penerimaan pajak daerah yang dihimpun Bapenda Sulsel hingga Mei 2018 sudah mencapai Rp 1,27 triliun atau 36,85 persen dari total target penerimaan pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp 3,47 triliun.

Rinciannya, realisasi penerimaan dari PKB Rp 460 miliar atau 38,8 persen dari target Rp 1,1 triliun. BBNKB Rp 337 miliar atau 34,14 persen dari target Rp 987 miliar. PBBKB Rp 281miliar atau 41,83 persen dai target Rp 601 miliar. PAP Rp 45 miliar atau 52,97 persen dari target, dan pajak rokok Rp 184 miliar atau 30,34 persen dari target Rp 610 miliar.

“Pencapaian pajak untuk tahun anggaran 2018 diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu dan target telah ditetapkan,” ungkap A Yani. (yul)

Komentar

Berita Lainnya