oleh

Idrus Marham Janji Akan Buka-bukaan di KPK

banner 400x130

JAKARTA, POLiTIKA – Menteri Sosial Idrus Marham berjanji akan menyampaikan materi pemeriksaan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (26/7/2018), tetang suap Proyek PLTU Riau 1.

“Nanti setelah saya keluar. Nanti saya akan bisa jelaskan apa-apanya,” kata Idrus setibanya di KPK, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi bagi tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo.

Politikus Partai Golkar ini mengaku, bahwa pemeriksaan hari ini merupakan lanjutan pemeriksaan sebelumnya. Idrus diperiksa KPK sebagai saksi pada Kamis (19/7/2018).

“Saya sudah janjian dengan penyidik, bahwa saya tanggal 26 akan hadir dan karena itu saya hadir dalam rangka melanjutkan apa-apa yang ditanyakan pada saya, karena pada saat itu belum selesai, sehingga pada hari ini perlu dilanjutkan,” ujarnya dilansir Gatra.com.

Menjawab pertanyaan, soal jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik sehingga dia dipanggil lagi untuk melanjutkan pemeriksaan, Idrus enggan memastikan.

Baca Juga : PDI Perjuangan Puji Ketokohan Jusuf Kalla

“Oh enggak. Nanti sudahlah. Saya pokoknya hari ini masih pemeriksaan lanjutan sebagai saksi ya. Meneruskan yang kemarin,” katanya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka, Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan mereka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes. Adapun 11 orang lannya yang sempat ditangkap di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni dan 8 orang terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, dan pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp 500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2×300 Mega Watt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW. Proyek ini merupakan bagian dari program 35.000 MW.

Baca Juga : Bapenda Sulsel Lanjutkan Sosialisasi Perda Pajak Daerah

Pemberian uang sejumlah Rp 500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp 4,8 miliar.

Pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni, yaitu Desember 2017 sejumlah Rp 2 milyar, Maret 2018 sebanyak Rp 2 milyar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (aga)

Komentar

Berita Lainnya