oleh

Bapenda Hapus Pajak Progresif Kendaraan Angkutan Barang

banner 400x130

PANGKAJENE, POLiTIKA– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan menghapus pajak progresif khusus untuk kendaraan truk angkutan barang atas nama pribadi. Penghapusan pajak progresif tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulsel No 2301/VIII/Tahun 2018 tentang pemberian insentif pembebasan tarif pajak kendaraan bermotor progresif atas angkutan barang.

Dengan keluarnya revisi yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Sulsel, Dr Sumarsono, itu maka pajak progresif untuk kendaraan truk angkutan barang atas nama pribadi dihapuskan. Hanya saja, penghapusan pajak progresif untuk kendaraan truk angkutan barang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel itu hanya berlaku antara 23 Agustus 2018 hingga 31 Desember 2019.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel, A Darmayani SH, M.Si ketika mewakili Kepala Bapenda Sulsel membuka Sosialisasi Pajak Daerah di Celebes Hotel, Pangkep. Selasa (28/8/2018). Sosialisasi diikuti aparat kelurahan, ASN Pemkab Pangkep, Karyawan PT Semen Tonasa, tokoh masyarakat dan pelanggan Samsat Pangkep.

Hadir pula Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Pangkep Wahyuni Amir, S.Sos, Kanit Dikyasa Polres Pangkep, Imran SH mewakili Kanit Regdan ident Polres Pangkep, dan Perwakilan Jasa Raharja Pangkep Iqbal Ferdiawan.

Baca Juga : PBNU Siapkan Kartu Anggota Untuk Prabowo

 

Saat membawakan materi yang dimoderatori Kepala UPT Pendapatan Wilayah Pangkep Wahyuni Amir, usai membuka acara, Andi Yani (sapaan akrab A Darmayani) mengatakan, sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat agar sadar dan rela membayar pajak.

“Saya berharap dengan sosialisasi ini masyarakat wajib pajak dengan sukarela membayar pajaknya. Baik pajak daerah maupun pajak negara,” katanya.

Untuk memudahkan pelanggan Samsat, kata Andi Yani, Bapenda Sulsel telah melakukan banyak terobosan dengan membuka samsat keliling, samsat delivery, pelayanan e-samsat di Bank Sulselbar, info pajak via sms dan twitter, penagihan pajak door to door, dan masih banyak lagi. Bahkan, dengan memanfaatkan teknologi melalui info Pajak via SMS dan twitter, setiap wajib pajak dapat mengetahui dan memperoleh informasi besaran dan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya.

“Ini semua untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi para wajib pajak untuk menunda-nunda membayar pajaknya,” katanya.

Hingga 30 Juni 2018, Pemerintah Kabupaten Pangkep telah menerima dana bagi hasil (DBH) pajak daerah dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel sebesar Rp 23.685.641.087. Dana tersebut, berasal lima pajak daerah yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulsel.

Rinciannya, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp 7.350.711.795, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 4.839.831.981, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 3.553.741.923, Pajak Air Permukaan (PAP) Rp 33.398.034, dan Pajak Rokok sebesar Rp 7.907.957.354.

Pajak daerah itu dibagihasilkan dengan persentase tertentu. PKB dan BBN-KB misalnya, sebesar 70 persen diberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/ kota. Untuk PBB-KB, bagi hasil yang diterima provinsi hanya 30 persen dan 70 persennya diberikan ke kabupaten/ kota. Sedang untuk PAP, kabupaten/ kota maupun provinsi, masing-masing memperoleh 50 persen. Untuk pajak rokok, porsi bagi hasil untuk kabupaten/ kota lebih besar dari provinsi. Kabupaten/ kota memperoleh 70 persen, sedang provinsi hanya kebagian 30 persen.

Baca Juga : Asindo Pasarkan Hunian Konsep Baru

 

A Yani juga mengatakan, sebelum Perda No 8 tahun 2017 diberlakukan, pajak progresif yang dikenakan untuk kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, sudah turun menjadi 2 persen. Kendaraan ketiga, dari 3,5 persen menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat juga turun dari 4,5 persen menjadi 2,5 persen. Untuk kendaraan kelima dan seterusnya kini hanya dikenakan 2,75 persen dari 5,5 persen sebelumnya.

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.

Dijelaskan pula bahwa dengan adanya insentif BBN-KB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel,maka BBN-KB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen.

Dikatakan pula, untuk melayani dan memberi kenyamanan kepada masyarakat, khususnya pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya di wilayah Sulsel, telah ada 25 Samsat induk, satu Samsat pembantu, empat pos pembantu, dan 29 gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.

“Ini merupakan layanan unggulan yang dibuat, guna memberikan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan kepada pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini sesuai dengan tag line Bapenda, yaitu datang disambut senyum pulang dengan tersenyum,” kata A Yani.

Selain itu, terdapat pula beberapa layanan unggulan Samsat di wilayah provinsi Sulsel, salah satunya yang terbaru adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor non tunai melalui ATM dan kartu debit.

Diungkapkan pula bahwa realisasi penerimaan pajak daerah yang dihimpun Bapenda Sulsel hingga 30 Juni 2018 sudah mencapai Rp 1,887 trilun lebih.

“Pencapaian pajak untuk tahun anggaran 2018 diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu dan target telah ditetapkan,” kata A Yani. (ira)

Komentar

Berita Lainnya