oleh

Jeneponto Kebagian DBH Pajak Rokok Sebesar Rp 8,5 Miliar Lebih

banner 400x130

JENEPONTO, POLiTIKA – Hingga 30 Juli 2018, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan telah memberika Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebesar Rp 8.514.714.398. Selain, pajak rokok, Jeneponto juga masih mendapat bagihasil dari empat jenis daerah lainnya yang dikelola pemerintah provinsi.

DBH dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Jeneponto mendapat Rp 7.364.018.014, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 4.400.217.347, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp.3.835.844.591, dan pajak Air Permukaan sebesar Rp 22.116.529, sehingga total DBH yang diterima per Juli 2018 sebesar Rp 24.136.910.904.

Hal itu terungkap saat Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto, Kamis (30/8/2018), di The Premiere Cafe, Resto & Resort Jeneponto.

Sosialisasi yang dibuka Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), A Darmayani SH Msi, mewakili Kepala Bapenda Sulsel itu diikuti seratusan yang terdiri atas tokoh masyarakat, mahasiswa, kalangan LSM, ASN Pemkab Jeneponto dan pelanggan Samsat di daerah tersebut. Hadir pula Kasat Lantas Polres Jeneponto AKP Andi Ali Imran sebagai pembicara dan Perwakilan dari Jasa Raharja Moch Faisal Kafrawi.

Usai membuka acara, Kabid PAD, A Darmayani membawakan materi sosialisasi pajak daerah dipandu Kepala UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto, M Ali Burhan GS, S.Sos, MM. Dia mengatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat, khususnya pelanggan Samsat Jeneponto memahami pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah. Apalagi, seluruh dana bagi hasil pajak itu akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Sulsel.

A Darmayani mengatakan, untuk melayani dan memberikan kenyamanan kepada publik, khususnya pelanggan Samsat menyelesaikan kewajiban pajaknya di wilayah Sulsel, telah ada 25 Samsat induk, satu Samsat pembantu, empat pos pembantu, dan 29 gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.

“Ini merupakan layanan unggulan yang dibuat, guna memberikan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan kepada pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini sesuai dengan tag line Bapenda, yaitu datang disambut senyum pulang dengan tersenyum,” kata A Yani, sapaan akrab A Darmayani.

Baca Juga : Hakim Pengadilan Ad Hoc PN Medan Tersangka Suap

 

Selain itu, lanjut A Yani, terdapat pula beberapa layanan unggulan Samsat di wilayah provinsi Sulsel, yang terbaru adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor non tunai melalui ATM dan kartu debit.

Bapenda Sulsel, kata A Yani, telah melakukan berbagai terobosan guna memanjakan pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain pembayaran non tunai, ada pula Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, Pelayanan e-Samsat, Samsat Door to door, serta layanan lainnya. Bahkan, dengan memanfaatkan teknologi melalui info Pajak via SMS dan twitter, setiap wajib pajak dapat mengetahui dan memperoleh informasi besaran dan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya.

“Ini semua untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya,” sebut A Yani.
Terkait pemberian insentif BBNKB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel, kata A Yani, dengan pemberian subsidi tersebut, BBNKB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen. Sesuai Perda No.8 tahun 2017, pajak progresif untuk setiap pemilik kendaraan roda empat yang memiliki lebih dari satu kendaraan telah diturunkan. Ketentuan ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Sebelumnya, pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, turun menjadi 2 persen. Kendaraan ketiga, pajak progresifnya 3,5 persen menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat sebelumnya 4,5 persen, turun menjadi 2,5 persen. Untuk kendaraan kelima dan seterusnya dikenakan 5,5 persen, sekarang hanya 2,75 persen.

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.

Saat ini, kata A Yani, Bapenda Sulsel, mengelola lima jenis pajak daerah yang dibagihasilkan kepada kabupaten dan kota se Sulsel dengan prosentase tertentu. PKB dan BBNKB misalnya,b sebesar 70 persen diberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/ kota. PBBKB, bagi hasil yang diterima provinsi hanya 30 persen dan 70 persennya diberikan ke kabupaten/ kota. Sedang untuk PAP, kabupaten/ kota maupun provinsi, masing-masing memperoleh 50 persen. Untuk pajak rokok , porsi bagi hasil pajak untuk kabupaten/ kota lebih besar dari provinsi. Kabupaten/ kota memperoleh 70 persen, sedang provinsi hanya kebagian 30 persen.

Baca Juga : Massa Adang Neno Warisman di Bandara Pekanbaru

 

Khusus insentif PKB dan BBNKB angkutan umum tahun 2018, A Yani mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapkan 50 persen dari pengenaan PKB-nya.
Meski demikian, setiap pelanggan Samsat untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang tersebut, harus memenuhi persyaratan sesuai ketetapan yang berlaku. Insentif hanya diberikan kepada kendaraan umum angkutan orang dan barang yang memiliki badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang.

Untuk angkutan umum orang, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum/ izin trayek, kartu pengawasan dan pengendalian serta memiliki buku uji kendaraan yang masih aktif. Untuk angkutan barang, harus memiliki surat izin tempat usaha, atau SITU dan SIUP yang bergerak di bidang angkutan umum barang.

“Untuk kendaraan angkutan umum orang dan barang, setiap pelanggan Samsat, harus telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

A Yani mengungkapkan juga bahwa realisasi penerimaan pajak daerah yang dihimpun Bapenda Sulsel hingga Juli 2018 sudah mencapai Rp 725.540.238.903. Rinciannya, realisasi penerimaan PBB-KB Rp 213,94 miliar, PKB Rp 160,35 miliar, PKB Rp 160,35 miliar, BBN-KB Rp 155,18 miliar, PAP Rp 35,34 miliar, dan pajak rokok Rp 200,71miliar.

“Pencapaian pajak untuk tahun anggaran 2018 diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu dan target telah ditetapkan,” pungkasya. (wan/rus)

Komentar

Berita Lainnya