oleh

Sah, Nurdin Abdullah Gubernur Sulsel

banner 400x130

MAKASSAR, ARUNG – Presiden RI Joko Widodo resmi melantik Prof Dr Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2018-2023. Mereka dilantik bersamaan dengan 8 gubernur dan wakil gubernur se Indonesia di Istana Negara, Rabu (5/9/2018).

Sebelum melantik, Joko Widodo lebih mengambil sumpah jabatan kepada 9 pasangan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan agama masing-masing, dilanjutkan penandatanganan memori jabatan yang diawali dengan Nurdin Abdullah, lalu Wagub Andi Sudirman.

Disusul Gubernur Sumut Edy Rachmayadi dan wakilnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan wakilnya, Gubernur Kalimantan Barat Sutardji dan wakilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan wakilnya. Gubernur Bali Wayan Koster dan wakilnya, Gubernur Sultra Ali Mazi dan wakilnya, Gubernur Papua Lukas dan wakilnya, Gubernur NTT Victor Laiscodat dan wakilnya.

Dua hari jelang pelantikan gubernur dan wakil Sulsel terpilih, Prof Nurdin Abdullah telah berada di Jakarta sejak Senin pagi tadi. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Nurdin Abdullah jelang pelantikannya. Menurut orang dekatnya, Bunyamin Arsyad, Nurdin telah berangkat ke Jakarta sejak Senin pagi tadi.

“Iya beliau sudah berangkat tadi pagi,” kata Bunyamin.

Nurdin Abdullah dilantik sebagai gubernur Sulsel periode 2018-2023 setelah memenangi pemilihan gubernur Sulsel pada 27 Juni lalu. Prof Andalan, tagline Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, menang telak di sejumlah kabupaten dan kota di Sulsel, termasuk Makassar dengan perolehan diatas 43 persen.

Setelah resmi menjadi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman berhak atas sejumlah fasilitas seperti rumah dinas, dan mobil dinas, Gubernur dan Wagub juga difasilitasi gaji bulanan.

Item gaji juga terbagi dalam beberapa bagian, yakni gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan operasional sebagai pemimpin daerah. Angkanya, sangat menggiurkan.

Untuk fasilitas mobil dinas, gubernur diberikan Toyota Alphard, VW Caravelle TDI Long, dan Mercedes-Benz Sprinter dengan plat DD 1.

Gaji pokok gubernur, wakil gubernur, dan kepala daerah diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Gaji pokok gubernur senilai Rp 3 juta, sedangkan gaji pokok wakil gubernur senilai Rp 2,4 juta.
Selain itu, mereka juga akan menerima tunjangan jabatan sebagaimana diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Tunjangan jabatan gubernur senilai Rp 5,4 juta, sedangkan tunjangan jabatan wakil gubernur senilai Rp 4,3 juta.

Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan juga akan menerima tunjangan operasional atau biaya penunjang operasional.

Tunjangan operasional jauh lebih besar dari gaji pokok dan tunjangan jabatan sebagaimana diatur melalui Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tunjangan operasional ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Sulawesi Selatan pada tahun 2017 Rp 3,724 triliun dan pada tahun 2018 ini diprediksi mencapai Rp 3,917 triliun.

Karena PAD Sulawesi Selatan di atas Rp 500 miliar, maka gubernur dan wakil gubernur mendapakan 0,15 persen tunjangan operasional atau paling rendah Rp 1,25 miliar.

Tunjangan operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas gubernur dan wakil gubernur.

Berikut rician perbulan:

1. Gubernur
Gaji pokok Rp 3 juta,
Tunjangan jabatan Rp 5,4 juta,
Tunjangan operasional Rp 465,5 juta (2017) atau Rp 489,5 juta (2018).
Total pendapatan setiap bulan Rp 473,9 juta (2017) atau Rp 497,9 juta (2018)

2. Wakil gubernur
Gaji pokok Rp 2,4 juta, 67
Tunjangan jabatan Rp 4,3 juta,
Tunjangan operasional Rp 465,5 juta (2017) atau Rp 489,5 juta (2018).
Total pendapatan setiap bulan Rp 472,2 juta (2017) atau Rp 496,2 juta (2018).
(wan)

Komentar

Berita Lainnya