oleh

Dirdikyanmas KPK Buka Jambore Komunitas Antikorupsi di BP PAUD dan Dikmas

banner 400x130

MAKASSAR, POLiTIKA – Sejumlah anak muda yang berhimpun dalam komunitas antikorupsi di Makassar berkumpul di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Sulawesi Selatan. Mereka mengikuti Jambore Komunitas Antikorupsi 2018 selama tiga hari.

Kegiatan tersebut dibuka Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono, di Aula BPPAUD dan Dikmas Sulsel, Senin (22/10/2018). Belasan tenda berdiri di halaman upacara balai. Adapula sebuah panggung untuk hiburan.

Dalam paparanya sebelum membuka kegiatan tersebut, Giri banyak berkisah tentang kiprah KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Termasuk aneka tantangan yang dihadapi dai mereka yang merasa terganggu dengan kehadiran lembaga antirasuah tersebut.

Giri Suprapdiono antara lain mengatakan, kekuatan pemuda dan komunitas tak perlu diragukan lagi. Mereka telah membuktikan komitmennya dengan membantu dan memperkuat KPK memberantas korupsi di negeri ini. Mereka menjadi teman KPK.

“Kalian tahu siapa teman sejati KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi,” tanya Giri Suprapdiono kepada komunitas yang memadati Aula BP PAUD dan Dikmas Sulsel.

“Selain masyarakat sipil mereka adalah rekan-rekan jurnalis yang jumlahnya seratusan lebih dan setiap hari melakukan liputan di KPK,” kata Giri Suprapdiono lagi.

Baca Juga : Polisi Tangkap Ketua DPRD Samarinda di Bandara Soekarno Hatta

 

Suatu malam, Giri Suprapdiono memulai kisahnya. Ketika itu, KPK didatangi lima petugas yang ingin menangkap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sebelum niat mereka itu terlaksana, kawan-kawan wartawan sudah bertindak jauh. Saat petugas memasuki ruangan, kamera wartawan sudah on semua dan melakukan siaran langsung.

Hanya dalam hitungan menit saja, insiden itu sudah tersiar ke publik. Tak lama kemudian, sejumlah tokoh dan masyarakat sipil sudah hadir di KPK dan membentengi gedung lembaga antirasuah tersebut, sehingga penangkapan terhadap Novel urung dilakukan.

Giri Suprapdiono juga berkisah tentang banyaknya oknum yang sering mengaku-ngaku sebagai petugas dari KPK. Dalam kaitan itu, Giri Suprapdiono memberi sejumlah trik sederhana untuk memastikan oknum itu gadungan atau asli.

“Ajak saja dia ngopi. Kalau yang bersangkutan bersedia menerima traktiran maka bisa dipastikan maka dia itu gadungan, karena petugas KPK tidak boleh menerima traktiran dari siapapin,” kata Giri Suprapdiono mencontohkan.

Hari kedua Jambore Komunitas Antikorupsi yan berlangsung di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Sulawesi Selatan, menghadirkan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai pembicara.

Danny, sapaan akrab Wali Kota Makassar, yang tampil usai salat Lohor, Selasa (23/10/2018), hanya brbicara kurang dari sejam.

“Mohon maaf, saya tidk bisa lama karena harus buru-buru ke Bandara untuk ke Jakarta. Saya tidak bisa berlama-lama bersama teman-teman karena bisa ketinggalan pesawat kodong,” kata Danny dalam logat Makassar.

Kepada peserta Jambore Komunitas Antikorupsi, Danny berkisah tentang kiprahnya selama menjabat sebagai wali kota, hingga menjelang masa akhir jabatanna. Termasuk bagaimana dia menghadapi tantangan saat pemilihan Wali Kota Makassar yang dimenangkan leh Kotak Kosong. Sayangnya, Danny meminta sejumlah pernyataanya terkait upayanya membersihkan praktik korupsi di birokrasi minta tidak dipublikasikan.

Baca Juga : Polisi Tolak Permohonan Tahanan Kota Ratna Sarumpaet

 

Danny mengaku, jajaran birokrat di Pemerintahan Kota Makassar sempat trauma dengan yang namanya KPK ketika pertama kali dilantik menjadi Wali Kota Makassar. Untuk mengatasinya, Danny bertekad memimpin Makassar dengan mengedepankan transparansi sehingga publik bisa melihat semua yang terjadi.

“Untuk membangun Makassar menjadi lebih baik maka harus dilakukan secara revolusioner dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelayanan publik secara transaran,” katanya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih itu, kata Danny perlu keberanian luar biasa agar mendapatkan momentum yang tepat. Syaratnya, membuat transparansi dalam birokrasi. Modalnya adalah audit sosial yang dilakukan masyarakat.

“Saat memulai melakukan transparansi birokrasi saya merasa terhimpit ditambah posisi politk saya yang tidak kuat. Akibatnya, sempat di PTUN kan oleh mantan pejabat yang tidak puas dengan tindakan yang revolusioner dalam menata birokrasi menjadi transparan,” katanya.

Bermodal transparansi dalam pemerintahannya, Danny mengaku sudah mencapai banyak hal. Di antaranya bisa meningkatkan PAD menjadi Rp 1,4 trilihn. Bahkan, tahun 2019 ini, di menargetkan PAD sebesar Rp 1,6 triliun. Makassar juga sudah tiga kali meraih predikan WTP.

“Dengan transparansi, PAD meningkat tajam. Salah satu contohnya, objek pajak sama, nilai pajak yang dibayarkan juga sama, tetapi hasilnya meningkat drastis. Itu karena pemerintahan dikelola secara transparan,” katanya. (wan)

Komentar

Berita Lainnya