oleh

KPK Cegah Taufik Kurniawan Ke Luar Negeri

banner 400x130

JAKARTA, POLiTIKA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan pencegahan Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, untuk bepergian ke luar negeri.

“Surat permohonannya diajukan (KPK), Jumat, 26 Oktober,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Theodorus Simarmata, seperti dilansir kumparan.com.

Hanya saja, Theodorus enggan membeberkan lebih rinci alasan sehingga KPK wakil ketua DPR tersebut. Hingga saat ini, KPK belum memberikan pernyataan resmi mengenai permohonan pencegahan itu.

“Untuk statusnya dapat ditanyakan ke penyidik,” tutur Theo.

Taufik menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (5/9/2018) lalu, terkait penyelidikan suatu perkara. Politikus PAN itu sempat dikonfirmasi soal pembahasan APBN oleh penyelidik.

Baca Juga : Polisi Tolak Permohonan Tahanan Kota Ratna Sarumpaet

“Untuk menjelaskan terkait dengan mekanisme penganggaran di DPR. Artinya, pembahasan mekanisme yang terkait pembahasan proses APBN sudah saya sampaikan ke penyelidik secara keseluruhan,” imbuhnya usai diperiksa.

Namun, Taufik enggan merinci lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan. “Saya ‘kan Wakil Ketua DPR bidang ekonomi keuangan,” kata dia.

Saat ini, salah satu kasus terkait APBN yang sedang ditangani penyidik KPK, adalah dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Perubahan (RABPN-P) Tahun Anggaran 2018. Kasus itu menjerat Amin Santono selaku mantan anggota Komisi XI DPR dan Yaya Purnomo selaku mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumaan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan.

Baca Juga : Polisi Tangkap Ketua DPRD Samarinda di Bandara Soekarno Hatta

Keduanya diduga menerima suap dari pengusaha bernama Ahmad Ghiast. Diduga, suap diberikan agar Amin dan Yaya bisa memasukkan dua proyek Ghiast di Kabupaten Sumedang dalam rancangan anggaran tersebut.

Kedua proyek itu, antara lain di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Pemerintah Kabupaten Sumedang senilai Rp 4 miliar dan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemkab Sumedang senilai Rp 21,85 miliar. Sedangkan kasus ini terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Namun kemudian KPK menduga ada suap terkait usulan dari daerah lain. (aga)

Komentar

Berita Lainnya