oleh

Pangkep Terima Pajak Rokok Rp 12 Miliar dari Bapenda Sulsel

-Berita, Daerah, Ekobis-160 views
banner 400x130

PANGKEP, POLiTIKA – Hingga September 2018, Pemerintah Kabupaten Pangkep menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel sebesar Rp 36.859.980.206. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 12.010.541.219 miliar di antaranya berasal dari pajak rokok.

Hal itu terungkap pada Sosialisasi Pajak Daerah yang dibuka Kepala Bapenda Sulsel, diwakili Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bapenda Sulsel, Andi Masbit Taufik SE, di Hotel Celebes Pangkep, Kamis (8/11/2018), yang diikuti seratusan peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, perwakilan OPD Pemkab Pangkep, dan tokoh pemuda.

Usai membuka kegiatan, Andi Masbit melanjutkan paparannya yang dipandu oleh Kepala UPT Pendapatan Wilayah Pangkep, Wahyuni Amir S.Sos. Turut dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Pangkep, A Syahban Sammana, SH, Kasat Lantas Polres Pangkep AKP Fitrawan, Kanit Regident Polres Pangkep Ipda Andi Rusli SH.

Pada kesempatan itu, Andi Masbit menyosialisasikan juga Visi Sulsel Baru di bawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yakni; Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter.

Baca Juga : Munarman : Ada Yang Ingin Celakakan Risieq Shihab

 

Saat ini, ada lima pajak daerah yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulsel adalah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan pajak rokok.

Dari PBB-KB, Pangkep mendapat bagi hasil sebesar Rp 7.769.062.337, PKB Rp 11.220.335.265, BBN-KB Rp 5.808.699,612, PAP Rp 51.341.773, dan pajak rokok sebesar Rp 12.010.541.219.

“Pencapaian pajak untuk tahun anggaran 2018, diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu dan target telah ditetapkan,” katanya.

Untuk memberi kenyamanan kepada publik, khususnya pelanggan Samsat menyelesaikan kewajiban pajaknya, di wilayah Sulsel telah ada 25 Samsat induk, satu Samsat pembantu, empat pos pembantu, dan 29 gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.

“Ini merupakan layanan unggulan yang dibuat guna memberikan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan kepada pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan tag line Bapenda, yaitu datang disambut senyum pulang dengan tersenyum,” kata Andi Masbit.

Selain itu, terdapat pula beberapa layanan unggulan Samsat di wilayah Provinsi Sulsel, yang terbaru adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor non tunai melalui ATM dan kartu debit.

Baca Juga : Lion Air Tabrak Tiang di Bengkulu

 

Bapenda Sulsel, lanjut Andi Masbit, telah melakukan berbagai terobosan guna memanjakan pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain pembayaran non tunai, ada pula Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, Pelayanan e-Samsat, Samsat Door to door, serta layanan lainnya. Bahkan, dengan memanfaatkan teknologi melalui info Pajak via SMS dan twitter, setiap wajib pajak dapat mengetahui dan memperoleh informasi besaran dan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya.

“Ini semua untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya,” sebut Andi Masbit.

Dikatakan pula, sosialisasi dilakukan agar masyarakat, khususnya pelanggan Samsat Makassar memahami pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah. Apalagi, seluruh dana bagi hasil pajak itu akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Sulsel.

“Ini semua untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya,” sebut Andi Masbit.

Terkait pemberian insentif BBN-KB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel, kata Andi Masbit, dengan pemberian subsidi tersebut, BBN-KB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen. Sesuai Perda No.8 tahun 2017, pajak progresif untuk setiap pemilik kendaraan roda empat yang memiliki lebih dari satu kendaraan telah diturunkan. Ketentuan ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Baca Juga : Mamasa Diguncang Gempa Lagi

 

Sebelumnya, pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, turun menjadi 2 persen. Kendaraan ketiga, pajak progresifnya 3,5 persen menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat sebelumnya 4,5 persen, turun menjadi 2,5 persen. Untuk kendaraan kelima dan seterusnya dikenakan 5,5 persen, sekarang hanya 2,75 persen.

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.

Saat ini, lima jenis pajak daerah yang dikelola Bapenda Sulsel, dibagihasilkan kepada kabupaten dan kota se Sulsel dengan prosentase tertentu. PKB dan BBN-KB misalnya, sebesar 70 persen diberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/ kota.

PBB-KB, bagi hasil yang diterima provinsi hanya 30 persen dan 70 persennya diberikan ke kabupaten/ kota. Sedang untuk PAP, kabupaten/ kota maupun provinsi, masing-masing memperoleh 50 persen. Untuk pajak rokok , porsi bagi hasil pajak untuk kabupaten/ kota lebih besar dari provinsi. Kabupaten/ kota memperoleh 70 persen, sedang provinsi hanya kebagian 30 persen.

Khusus insentif PKB dan BBN-KB angkutan umum, tahun 2018, Andi Masbit mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapkan 50 persen dari pengenaan PKB-nya.

Meski demikian, setiap pelanggan Samsat untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang tersebut, harus memenuhi persyaratan sesuai ketetapan yang berlaku. Insentif hanya diberikan kepada kendaraan umum angkutan orang dan barang yang memiliki badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang.

Untuk angkutan umum orang, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum/ izin trayek, kartu pengawasan dan pengendalian serta memiliki buku uji kendaraan yang masih aktif. Untuk angkutan barang, harus memiliki surat izin tempat usaha, atau SITU dan SIUP yang bergerak di bidang angkutan umum barang.

“Untuk kendaraan angkutan umum orang dan barang, setiap pelanggan Samsat, harus telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya. (ril)

Komentar

Berita Lainnya