oleh

Rp 33,34 Miliar DBH untuk Palopo

-Berita, Daerah, Ekobis-140 views
banner 400x130

PALOPO, POLiTIKA – Pemerintah Kota Palopo mendapat bagian dana bagi hasil (DBH) pajak daerah dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, per September 2018, sebesar Rp 33.345.376.845. DBH tersebut, berasal dari lima paajak daerah yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal itu terungkap pada Sosialisasi Pajak Daerah yang dibuka Kepala Bapenda Sulawesi Selatan diwakili Kepala UPT Pendapatan Wilayah Palopo H Anton Amri M Pangerang S.Stp, di Hotel Mulia Indah Palopo, Kamis (8/11/2018). Kegiatan ini dihadiri Kanit Regident Polres Palopo Iptu Desy Ayudwi Putri S.Ik, Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Husmaruddin, MP dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Palopo Kamil Agus.

Dalam paparannya Anton Amri M Pangerang S.Stp, mengatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat, khususnya pelanggan Samsat Palopo memahami pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah. Apalagi, seluruh dana bagi hasil pajak itu akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Sulsel.

Dalam sosialisasi yang dihadiri seratusan peserta yang berasal dari tokoh masyarakat itu, Anton Amri juga menyosialiasikan Visi Sulsel Baru di bawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, yakni; Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter.

Terungkap pula bahwa Dari DBH senilai Rp 33.345.376.845 yang diperoleh Kota Palopo itu, kontribusi terbesar berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) sebanyak Rp 11.626.218.898, disusul pajak rokok Rp 8.576.426.273, pajak kendaraan bermotor Rp .7.292.095.313, bea balik nama kendaraan bermotor Rp 5.713.443.522, dan pajak air permukaan Rp 137.192.839.

Baca Juga : Lagi, KPK Panggil Mantan Dirut Lippo Cikarang

 

Untuk melayani dan memberikan kenyamanan kepada publik, khususnya pelanggan Samsat menyelesaikan kewajiban pajaknya di wilayah Sulsel, telah ada 25 Samsat induk, satu Samsat pembantu, empat pos pembantu, dan 29 gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.

“Ini merupakan layanan unggulan yang dibuat, guna memberikan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan kepada pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini sesuai dengan tag line Bapenda, yaitu datang disambut senyum pulang dengan tersenyum,” kata Anton Amri.

Selain itu, terdapat pula beberapa layanan unggulan Samsat di wilayah provinsi Sulsel, yang terbaru adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor non tunai melalui ATM dan kartu debit.

Bapenda Sulsel, lanjut Anton Amri, telah melakukan berbagai terobosan guna memanjakan pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain pembayaran non tunai, ada pula Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, Pelayanan e-Samsat, Samsat Door to door, serta layanan lainnya. Bahkan, dengan memanfaatkan teknologi melalui info Pajak via SMS dan twitter, setiap wajib pajak dapat mengetahui dan memperoleh informasi besaran dan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya.

“Ini semua untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya,” sebut Anton Amri.

Baca Juga : Mamasa Diguncang Gempa Lagi

 

Terkait pemberian insentif BBN-KB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel, kata Anton Amri, dengan pemberian subsidi tersebut, BBNKB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen. Sesuai Perda No.8 tahun 2017, pajak progresif untuk setiap pemilik kendaraan roda empat yang memiliki lebih dari satu kendaraan telah diturunkan. Ketentuan ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Sebelumnya, pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, turun menjadi 2 persen. Kendaraan ketiga, pajak progresifnya 3,5 persen menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat sebelumnya 4,5 persen, turun menjadi 2,5 persen. Untuk kendaraan kelima dan seterusnya dikenakan 5,5 persen, sekarang hanya 2,75 persen.

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.

Saat ini, kata Anton Amri, Bapenda Sulsel, mengelola lima jenis pajak daerah yang dibagihasilkan kepada kabupaten dan kota se Sulsel dengan prosentase tertentu. PKB dan BBNKB misalnya,b sebesar 70 persen diberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/ kota. PBBKB, bagi hasil yang diterima provinsi hanya 30 persen dan 70 persennya diberikan ke kabupaten/ kota. Sedang untuk PAP, kabupaten/ kota maupun provinsi, masing-masing memperoleh 50 persen. Untuk pajak rokok , porsi bagi hasil pajak untuk kabupaten/ kota lebih besar dari provinsi. Kabupaten/ kota memperoleh 70 persen, sedang provinsi hanya kebagian 30 persen.

Khusus insentif PKB dan BBNKB angkutan umum tahun 2018, Anton Amri mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapkan 50 persen dari pengenaan PKB-nya.

Baca Juga : Dirdikyanmas KPK Buka Jambore Komunitas Antikorupsi di BP PAUD dan Dikmas

 

Meski demikian, setiap pelanggan Samsat untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang tersebut, harus memenuhi persyaratan sesuai ketetapan yang berlaku. Insentif hanya diberikan kepada kendaraan umum angkutan orang dan barang yang memiliki badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang.

Untuk angkutan umum orang, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum/ izin trayek, kartu pengawasan dan pengendalian serta memiliki buku uji kendaraan yang masih aktif. Untuk angkutan barang, harus memiliki surat izin tempat usaha, atau SITU dan SIUP yang bergerak di bidang angkutan umum barang.

“Untuk kendaraan angkutan umum orang dan barang, setiap pelanggan Samsat, harus telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Anton Amri mengungkapkan juga bahwa realisasi penerimaan pajak daerah yang dihimpun Bapenda Sulsel hingga September 2018, sudah mencapai Rp 1.128.755.637.945. Rinciannya, realisasi penerimaan PBB-KB Rp 323,77 miliar, PKB Rp 255,49 miliar, BBN-KB Rp 189,52 miliar, PAP Rp 55,28 miliar, dan pajak rokok Rp 304,69 miliar.

“Pencapaian pajak untuk tahun anggaran 2018 diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu dan target telah ditetapkan,” katanya. (sar)

Komentar

Berita Lainnya