oleh

DBH Pajak Daerah Selayar Terendah, Makassar Tertinggi

-Berita, Daerah, Ekobis-135 views
banner 400x130

BENTENG, POLiTIKA – Hingga September 2018, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar baru memperoleh dana bagi hasil (DBH) pajak daerah, sebesar Rp 21.990.982.963 dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan.

DBH sebesar Rp 21.990.982.963 yang diterima Pemerintah Kabupaten Selayar itu, berasal dari lima pajak daerah yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 6,59 miliar, Pajak Kendaraan Bermotor Rp 4,07 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 3,62 miliar, Pajak Air Permukaan Rp 28,21 juta, dan Pajak Rokok Rp 7,68 miliar.

Ini bagi hasil terkecil dibandingkan dengan yng diperoleh kabupaten/ kota se Sulsel. Sedangkan Pemerintah Kota Makassar tercatat sebagai penerima DBH tertinggi yakni Rp 227.801.434.146.

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Bapenda Sulsel, A Darmayani SH Msi, ketika mewakili Kepala Bapenda Sulsel membuka Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel Rayhan Square Benteng Selayar, Jumat (9/11/2018), mengatakan, sosialisasi dilakukan agar pelanggan Samsat Selayar memahami pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah. Apalagi, seluruh dana bagi hasil pajak itu akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Sulsel.

Sosialisasi yang diikuti seratusan peserta yang terdiri atas pengelola aset kendaraan dinas SKPD Pemkab Selayar, pengelola travel, jasa perwakilan, tokoh masyarakat, dan pelanggan Samsat Selayar itu, dihadiri pula Kanit Regident Samsat Selayar Ipda Sudirman S.Sos dan Suryadi dari PT Jasa Raharja.

Baca Juga : Megawati Heran PDIP Tak Bosan Pilih Dia Jadi Ketua Umum

 

A Darmayani dalam paparannya yang dimoderatori Kepala UPT Pendapatan Wilayah Kepulauan Selayar, Kasmir Huseng S.Sos, mensosialisasikan juga Visi Sulsel Baru di bawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, yakni; Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter.

Untuk melayani dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan Samsat menyelesaikan kewajiban pajaknya, kata A Darmayani, di wilayah Sulsel telah ada 25 Samsat induk, satu Samsat pembantu, empat pos pembantu, dan 29 gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.

“Ini merupakan layanan unggulan yang dibuat, guna memberikan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan kepada pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini sesuai dengan tag line Bapenda, Datang disambut senyum, pulang dengan tersenyum,” kata A Yani, sapaan A Darmayani.
Selain itu, terdapat pula beberapa layanan unggulan Samsat di wilayah provinsi Sulsel, yang terbaru adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor non tunai melalui ATM dan kartu debit.

Bapenda Sulsel, lanjut A Yani, telah melakukan berbagai terobosan guna memanjakan pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain pembayaran non tunai, ada pula Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, Pelayanan e-Samsat, Samsat Door to door, serta layanan lainnya. Bahkan, dengan memanfaatkan teknologi melalui info Pajak via SMS dan twitter, setiap wajib pajak dapat mengetahui dan memperoleh informasi besaran dan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya.

“Ini semua untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya,” sebut A Yani.
Terkait pemberian insentif BBN-KB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel, lanjut A Yani, dengan pemberian subsidi tersebut, BBNKB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen. Sesuai Perda No.8 tahun 2017, pajak progresif untuk setiap pemilik kendaraan roda empat yang memiliki lebih dari satu kendaraan telah diturunkan. Ketentuan ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Baca Juga : Lagi, KPK Panggil Mantan Dirut Lippo Cikarang

 

Sebelumnya, pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, turun menjadi 2 persen. Kendaraan ketiga, pajak progresifnya 3,5 persen menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat sebelumnya 4,5 persen, turun menjadi 2,5 persen. Untuk kendaraan kelima dan seterusnya dikenakan 5,5 persen, sekarang hanya 2,75 persen.

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” tuturnya.

Saat ini, kata A Yani, Bapenda Sulsel, mengelola lima jenis pajak daerah yang dibagihasilkan kepada kabupaten dan kota se Sulsel dengan prosentase tertentu. PKB dan BBNKB misalnya,b sebesar 70 persen diberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/ kota. PBBKB, bagi hasil yang diterima provinsi hanya 30 persen dan 70 persennya diberikan ke kabupaten/ kota. Sedang untuk PAP, kabupaten/ kota maupun provinsi, masing-masing memperoleh 50 persen. Untuk pajak rokok , porsi bagi hasil pajak untuk kabupaten/ kota lebih besar dari provinsi. Kabupaten/ kota memperoleh 70 persen, sedang provinsi hanya kebagian 30 persen.

Khusus insentif PKB dan BBNKB angkutan umum tahun 2018, A Yani mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapkan 50 persen dari pengenaan PKB-nya.

Meski demikian, setiap pelanggan Samsat untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang tersebut, harus memenuhi persyaratan sesuai ketetapan yang berlaku. Insentif hanya diberikan kepada kendaraan umum angkutan orang dan barang yang memiliki badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang.

Baca Juga : Asindo Pasarkan Hunian Konsep Baru

 

Untuk angkutan umum orang, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum/ izin trayek, kartu pengawasan dan pengendalian serta memiliki buku uji kendaraan yang masih aktif. Untuk angkutan barang, harus memiliki surat izin tempat usaha, atau SITU dan SIUP yang bergerak di bidang angkutan umum barang.

“Untuk kendaraan angkutan umum orang dan barang, setiap pelanggan Samsat, harus telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,” katanya.

A Yani mengungkapkan juga bahwa realisasi penerimaan pajak daerah yang dihimpun Bapenda Sulsel hingga September 2018, sudah mencapai Rp 1.128.755.637.945. Rinciannya, realisasi penerimaan PBB-KB Rp 323,77 miliar, PKB Rp 255,49 miliar, BBN-KB Rp 189,52 miliar, PAP Rp 55,28 miliar, dan pajak rokok Rp 304,69 miliar.

“Pencapaian pajak untuk tahun anggaran 2018 diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu dan target telah ditetapkan,” katanya. (wan)

Komentar

Berita Lainnya