oleh

Jeneponto Kebagian DBH Pajak Daerah Rp 33,48 Miliar

-Berita, Daerah, Ekobis-270 views
banner 400x130

JENEPONTO, ARUNG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan memberikan dana bagi hasil (DBH) pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebesar Rp 33.480.752.189. Itu data per September 2018, sehingga masih berpeluang bertambah hingga akhir tahun 2018 yang tersisa tiga bulan lagi.

Dari DBH sebesar Rp 33.480.752.189 itu, kontribusi terbesar berasal dari pajak rokok, yakni Rp 12.932.171.507. Disusul pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) sebesar Rp 9,51 miliar, pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp 5,85 miliar, bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) Rp 5,15 miliar, dan pajak air permukaan Rp 26,94 juta.

Hal itu terungkap pada pembukaan Sosialisasi Pajak Daerah yang dibuka Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan diwakili Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan, Andi Masbit Taufik SE, di The Premiere Cafe Resto & Resort, Kabupaten Jeneponto, Selasa (13/11/ 2018).

Sosialisasi diikuti seratusan peserta yang terdiri atas ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, biro aset Pemkab Jeneponto, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat pelanggan Samsat Jeneponto. Hadir pula Kasat Lantas Polres Jeneponto AKP Andi Ali Imran Umar SH, Kacab Pembantu PT Jasa Raharja Jeneponto Akmal Nur, dan Kepala Bapenda Kabupaten Jeneponto diwakili H Abdul Rabin.

Sebelum memaparkan materi sosialisasi pajak daerah, Andi Masbit mensosialisasikan juga Visi Sulsel Baru di bawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, yakni; Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter.

Baca Juga : Pegawai BPN Gorontalo Kena OTT

Dalam paparannya yang dimoderatori Kepala UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto M Ali Burhan GS S.Sos MM, Andi Masbit mengatakan, sosialisasi pajak daerah dilakukan agar pelanggan Samsat Jeneponto memahami pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah. Apalagi, seluruh dana bagi hasil pajak itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Sulsel.

Untuk melayani dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan Samsat menyelesaikan kewajiban pajaknya, kata Andi Masbit, di wilayah Sulsel telah ada 25 Samsat induk, satu Samsat pembantu, empat pos pembantu, dan 29 gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.

“Ini merupakan layanan unggulan yang dibuat, guna memberikan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan kepada pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini sesuai dengan tag line Bapenda, Datang disambut senyum, pulang dengan tersenyum,” kata Andi Masbit.

Selain itu, terdapat pula beberapa layanan unggulan Samsat di wilayah Provinsi Sulsel. Yang terbaru adalah, pembayaran pajak kendaraan bermotor non-tunai melalui ATM dan kartu debit.

Bapenda Sulsel, lanjut Andi Masbit, telah melakukan berbagai terobosan guna memanjakan pelanggan Samsat menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain pembayaran non tunai, ada pula Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, Pelayanan e-Samsat, Samsat Door to door, serta layanan lainnya. Bahkan, dengan memanfaatkan teknologi melalui info Pajak via SMS dan twitter, setiap wajib pajak dapat mengetahui dan memperoleh informasi besaran dan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya.

“Ini semua untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya,” sebut Andi Masbit.

Baca Juga : Pegawai BPN Gorontalo Kena OTT

Terkait pemberian insentif BBN-KB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel, lanjut Andi Masbit, dengan pemberian subsidi tersebut, BBNKB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen. Sesuai Perda No.8 tahun 2017, pajak progresif untuk setiap pemilik kendaraan roda empat yang memiliki lebih dari satu kendaraan telah diturunkan. Ketentuan ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Sebelumnya, pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, turun menjadi 2 persen. Kendaraan ketiga, pajak progresifnya 3,5 persen menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat sebelumnya 4,5 persen, turun menjadi 2,5 persen. Untuk kendaraan kelima dan seterusnya dikenakan 5,5 persen, sekarang hanya 2,75 persen.

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” tuturnya.

Saat ini, kata Andi Masbit, Bapenda Sulsel, mengelola lima jenis pajak daerah yang dibagihasilkan kepada kabupaten dan kota se Sulsel dengan prosentase tertentu. PKB dan BBN-KB misalnya, sebesar 70 persen diberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/ kota. PBB-KB, bagi hasil yang diterima provinsi hanya 30 persen dan 70 persennya diberikan ke kabupaten/ kota. Sedang untuk PAP, kabupaten/ kota maupun provinsi, masing-masing memperoleh 50 persen. Untuk pajak rokok , porsi bagi hasil pajak untuk kabupaten/ kota lebih besar dari provinsi. Kabupaten/ kota memperoleh 70 persen, sedang provinsi hanya kebagian 30 persen.

Khusus insentif PKB dan BBN-KB angkutan umum tahun 2018, Andi Masbit mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapkan 50 persen dari pengenaan PKB-nya.

Baca Juga : Komunitas Disabilitas Protes Ma’ruf Amin

Meski demikian, setiap pelanggan Samsat untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang tersebut, harus memenuhi persyaratan sesuai ketetapan yang berlaku. Insentif hanya diberikan kepada kendaraan umum angkutan orang dan barang yang memiliki badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang.

Untuk angkutan umum orang, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum/ izin trayek, kartu pengawasan dan pengendalian serta memiliki buku uji kendaraan yang masih aktif. Untuk angkutan barang, harus memiliki surat izin tempat usaha, atau SITU dan SIUP yang bergerak di bidang angkutan umum barang.

“Untuk kendaraan angkutan umum orang dan barang, setiap pelanggan Samsat, harus telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Andi Masbit mengungkapkan juga bahwa realisasi penerimaan pajak daerah yang dihimpun Bapenda Sulsel hingga September 2018, sudah mencapai Rp 1.128.755.637.945. Rinciannya, realisasi penerimaan PBB-KB Rp 323,77 miliar, PKB Rp 255,49 miliar, BBN-KB Rp 189,52 miliar, PAP Rp 55,28 miliar, dan pajak rokok Rp 304,69 miliar.

“Pencapaian pajak untuk tahun anggaran 2018 diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu dan target telah ditetapkan,” kata Andi Masbit. (wan)

Komentar

Berita Lainnya