oleh

Buruh Kritik Jokowi Soal Kenaikan Upah Minimum

banner 400x130

JAKARTA, POLiTIKA – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) memprotes Presiden Jokowi karena selama periode pemerintahannya , persentase peningkatan upah minimum buruh terus menurun setiap tahun. Itu terjadi karena penetapan upah minimum diserahkan kepada mekanisme pasar yang disesuaikan dengan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, mekanisme penetapan upah minimum tidak sepadan dengan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, daya beli buruh semakin menurun dan terjadi pemiskinan sistemis.

“Akibatnya, penyesuaian upah terus menurun dari 11 persen pada 2016, 8,25 persen pada 2017, 8,7 persen pada 2018, dan 8,03 persen pada 2019,” kata Koordinator KPBI Jakarta, Abdul Hafiz, dalam keterangan resminya, Minggu (25/11/2018).

Abdul Hafiz juga menolak mekanisme penetapan upah dan hubungan kerja yang mengacu pada PP No.78 Tahun 2015. Menurut dia, seharusnya penetapan upah mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca Juga : Muhammadiyah Tidak Bisa Ditekan Oleh Siapa Pun

Hanya saja, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) memang merujuk pada PP No.78 Tahun 2015. Kementerian Tenaga Kerja bahkan membuat surat edaran, Kepala Daerah yang menetapkan UMP/UMK tidak sesuai dengan PP 78/2015 bisa diberhentikan.

“Buruh mendesak mekanisme penetapan upah dikembalikan pada survei harga (KHL) dan perundingan di Dewan Pengupahan sesuai UU 13 Tahun 2003 ,” ujar Abdul Hafiz.

Sesuai dengan UU 13 Tahun 2003, penetapan upah minimum berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan/atau Dewan Pengupahan setelah dilakukan survey pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Abdul menganggap pemerintah melalui PP 78 menyuburkan praktik outsourcing, kontrak, dan magang. Hal ini semakin mempersulit buruh mendapatkan status pekerja tetap.

Baca Juga : Prabowo : PBB Partai Buatan Bowo

“Pemerintah membiarkan mekanisme pasar mendominasi hubungan ketenagakerjaaan melalui PP Pengupahan 78 Tahun 2015 dan menutup mata pada praktek kontrak kerja,” kata Abdul.

Menurut Abdul sistem itu tidak adil terhadap buruh karena penuh dengan ketidakpastian. Abdul menyebut sistem kerja ini membuat perusahaan punya banyak cara untuk menyelamatkan diri ketika terlilit masalah, dengan mengorbankan buruh.

“Kontrak, outsourcing, dan pemagangan semakin menjauhkan status karyawan tetap dari para buruh. Akibatnya, pengusaha semena-mena melakukan PHK dan menghambat pertumbuhan serikat buruh,” kata Abdul.

Abdul menekankan status magang sering disalah gunakan oleh perusahaan untuk membayar upah buruh di bawah Upah Minimum Provinsi.
“Status kerja disulap menjadi magang dan upah berganti menjadi uang saku. Tidak hanya itu, buruh magang juga bisa di-PHK sewaktu-waktu,” kata Abdul. (aga)

Komentar

Berita Lainnya