oleh

Fadli Nilai Pemerintah Gagal Jaga Keamanan Papua dari Gerakan Separatis

banner 400x130

JAKARTA, POLiTIKA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengecam pembunuhan 31 pekerja Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan menilai pemerintah gagal menjaga keamanan Papua dari gerakan separatis.

“Insiden peristiwa penembakan 31 orang di Papua ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal untuk mengatasi keamanan di Papua terkait dengan gerakan separatis Papua atau mereka juga melakukan tindakan-tindakan teror,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Menurut Fadli, pemerintah harus mengevaluasi pengamanan di Papua. Sebab, KKB Papua, yang disebutnya sebagai ‘gerombolan separatis’, itu telah beraksi di berbagai tempat.

“Tahun lalu juga demikian, ada penyanderaan, bahkan seperti tidak bertuan. Beberapa daerah itu dikuasai mereka. Nah, mestinya ada pelibatan juga dari pihak TNI karena ini juga menyangkut masalah ancaman terhadap kedaulatan negara, ancaman terhadap keselamatan bangsa, dan ini kejadian yang berulang,” katanya dilansir detik.com.

Fadli meminta pemerintah tegas dalam menangani persoalan ini. Dia pun kemudian menyinggung sikap pemerintah yang selalu tegas dalam menghadapi persoalan-persoalan politik.

Baca Juga : Golkar Makassar Target 150 Ribu Suara

“Tidak bisa penanganannya itu penanganan yang normatif. Selama ini kesan saya, pemerintah begitu tegas keras misalnya dalam persoalan-persoalan politik, tetapi ini bukan politik, ini persoalan yang merupakan ancaman kedaulatan negara. Harus ditumpas gerakan separatis ini,” ujar Fadli.

Waketum Partai Gerindra itu mengatakan jika pemerintah mau tegas dan memiliki kendali dalam penumpasan gerombolan separatis di Papua, dia yakin persoalan itu akan selesai sehingga tidak ada lagi operasi gerakan separatisme yang menimbulkan korban jiwa.

“31 orang itu angka yang sangat besar, sangat besar. Jangan dianggap enteng peristiwa ini dan menurut saya harus ada satu tindakan yang drastis untuk mengembalikan order ketertiban dan keamanan di sana,” katanya.

“Karena, kalau tidak, ini akan menjadi satu pola, satu modus, dari kelompok bersenjata atau gerakan separatis pemberontakan. Ini yang saya kira akan membuat pola-pola yang sama. Di samping itu juga saya kira harus ada upaya diplomasi yang kuat terutama di beberapa negara,” sambung Fadli.

Fadli kemudian menyinggung adanya petisi Papua Merdeka yang dilakukan gerombolan separatis di parlemen Inggris. Menurutnya, hal itu menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengatasi gerakan separatis di Indonesia.

Baca Juga : Polres Gowa Ringkus Dua Begal Sadis

“Saya melihat misalnya di Inggris mereka berhasil meyakinkan sejumlah anggota parlemen Inggris sehingga mereka menandatangani semacam petisi untuk Papua Merdeka. Nah, ini diplomat-diplomat, khususnya duta besar, harusnya yang canggih, yang punya kapasitas untuk segera,” ungkapnya.

“London itu dubesnya kurang cakap di dalam berdiplomasi di persoalan ini, sehingga tidak ada informasi-informasi anggota parlemen Inggris. Saya beberapa waktu lalu di Inggris, mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup memadai tentang propaganda-propaganda yang diberikan dari gerakan separatis ini,” sambung Fadli.

Sebelumnya diberitakan sebanyak 31 pekerja jembatan Trans Papua tewas ditembak. Setelah itu, pelaku menyerang Pos TNI Yonif 755/Yalet di Mbua, Nduga, dan menyebabkan 1 orang anggota TNI tewas dan satu terluka.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo telah meminta agar seluruh pelaku penembakan di Trans Papua ditangkap. Selain itu, Jokowi ingin kejadian tersebut ditumpas hingga ke akarnya.

“Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan tersebut,” kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

“Kita akan tumpas mereka sampai akar-akarnya,” tegasnya. (gun)

Komentar

Berita Lainnya