oleh

Hingga Mei 2018 Bapenda Sulsel Himpun Pajak Daerah Rp 1,27 Triliun

banner 400x130

Makassar, POLiTIKA – Hingga Mei 2018 Badan Pendapata Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan sudah merealisasikan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 1.27 triliun atau sekitar 36,85 persen dari total target penerimaan pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp 3,47 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bapenda Sulsel, Drs. H. Tautoto TR, MSi, saat membuka sekaligus membawakan materi Sosialisasi Pajak Daerah dan Layanan Unggulan Samsat serta sosialisasi Perda No.8 tahun 2017, di ruang Puri Agung, Hotel Grand Palace Makassar, Kamis (28/6/2018).

Sosialisasi dihadiri Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar 2 Utara, Nurlina, SH, MM, yang membawahi tujuh Kecamatan di Makassar, yakni Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Bontoala, Wajo, Ujung Tanah, Panakkukang, dan Manggala.

Hadir pula anggota Komisi C DPRD Sulsel Drs. Alex Palinggi, Pamin II STNK Makassar Utara, Iptu Ade Firmansyah, dan Gunawan SE dari PT Jasaraharja Sulsel. Sosialisasi diikuti seratusan peserta yang berasal dari berbagai kalangan antara lain diler kendaraan bermotor, komunitas pemilik kendaraan, LSM, mahasiswa, dan sejumlah pelanggan Samsat di wilayah Utara Makassar.

Tautoto menjelaskan, realisasi penerimaan PKB Rp 460 miliar dari target Rp 1,1 triliun. BBNKB Rp 337 miliar atau 34,14 persen dari target Rp 987 miliar. PBBKB sebesar Rp 281 miliar atau 41,83 persen dai target Rp 601 miliar. Realisasi penerimaan PAP sebesar Rp 45 miliar atau 52,97 persen dari target Rp 56 miliar dan realisasi pajak rokok, dan untuk pajak rokok telah mencapai Rp 184 miliar atau 30,34 persen dari target Rp 610 miliar.

Dari realisasi penerimaan lima jenis pajak daerah tersebut, Pemerintah Kota Makassar mendapat dana bagi hasil per Mei 2018 sebesar Rp 115 miliar.

“Pencapaian pajak untuk tahun anggaran 2018 diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan,” ungkap Kepala Bapenda Sulsel itu.

Dikatakan, Bapenda berupaya mewujudkan peningkatan pendapatan daerah melalui sistem pengelolaan pendapatan yang bersih, tertib, transparan, akuntabel, dan inovatif. Itu sesuai visi Bapenda Sulsel yang multak dilaksanakan pada setiap melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Sosialisasi pajak daerah ini, kata Tautoto, wajib dilalukan, agar masyarakat, khususya pelanggan Samsat dapat mengetahui pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah.

Kepala Bapenda Provinsi Sulsel, dalam materinya mengatakan, untuk melayani dan memberikan kenyamanan masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya, di wilayah Sulsel, telah ada 25 Samsat Induk, satu Samsat Pembantu, empat Pos Pembantu, dan 29 Gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.

“Ini merupakan layanan unggulan yang dibuat, guna memberikan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan kepada masyarakat wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini sesuai dengan tag line Bapenda yaitu datang disambut senyum dan pulang dengan tersenyum,” kata Tautoto.

Terdapat pula beberapa layanan unggulan Samsat di wilayah provinsi Sulsel, salah satunya yang terbaru adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), non tunai melalui ATM dan kartu debit.

Bapenda Sulsel, lanjut Tautoto, telah melakukan berbagai terobosan guna memanjakan pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Selain pembayaran non tunai, ada pula Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, Pelayanan e-Samsat, Samsat Door to door, serta masih banyak lagi lainnya. Bahkan, dengan memanfaatkan teknologi melalui info Pajak via SMS dan twitter, setiap wajib pajak dapat mengetahui dan memperoleh informasi besaran dan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya.

“Ini semua untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya,” tegas Kepala Bapenda yang juga Plt Sekretaris Wilayah Pemprov Sulsel itu.

Dijelaskan juga, pemberian insentif BBNKBoleh Bapenda Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen. Sesuai Perda No.8 tahun 2017, kepada setiap pemilik kendaraan roda empat yang memiliki lebih dari satu kendaraan pajak progresifnya telah diturunkan sejak 1 Januari 2018.

Sebelumnya, pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, turun menjadi 2 persen. Kemudian untuk kendaraan ketiga pajak progresifnya sebesar 3,5 persen, turun menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat sebelumnya 4,5 persen, kini menjadi 2,5 persen dan untuk kendaraan kelima dan seterusnya sebelumnya dikenakan 5,5 persen, sekarang hanya 2,75 persen.

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” ungkapnya.

Tautoto mengatakan juga, saat ini Bapenda Sulsel, menangani lima jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Kelima pajak tersebut, akan dibagihasilkan kepada 24 Kabupaten/Kota se Sulsel.

Bagi hasil pajak untuk PKB dan BBNKB, 70 persennya akan deberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/ kota. Untuk PBBKB, bagi hasil ke provinsi sebesar 30 persen dan 70 persennya akan diberikan ke kabupaten/ kota. Selanjutnya, untuk PAP, kabupaten/kota dan provinsi, masing-masing memperoleh 50 persen bag hasil.

Khusus pajak rokok, Tautoto mengatakan, porsi bagi hasil pajak untuk kabupaten/ kota akan lebih besar dari provinsi. Kabupaten/ kota akan kebagian 70 persen, sedang provinsi hanya memperoleh 30 persen.

Khusus untuk insentif PKB dan BBNKB angkutan umum tahun 2018, Tautoto mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapka 50 persen dari pengenaan PKB nya.

Meski demikian, setiap pelanggan Samsat untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang tersebut, harus memenuhi persyaratan sesuai ketetapan yang berlaku, diantaranya hanya diberikan kepada kendaraan umum angkutan orang dan barang yang memiliki badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang.

Selanjutnya, untuk angkutan umum orang, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum/ izin trayek, kartu pengawasan dan pengendalian serta memiliki buku uji kendaraan yang masih aktif. Kemudian, untuk angkutan barang, harus memiliki surat izin tempat usaha, atau SITU dan SIUP yang bergerak di bidang angkutan umum barang.

“Untuk kendaraan angkutan umum orang dan barang, setiap pelanggan samsatnya, harus telah syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

“Pencapaian pajak untuk tahun anggaran 2018 diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu dan target telah ditetapkan,” kata Tautoto. (wan/rus)

Komentar

Berita Lainnya