oleh

KPU Kembalikan Berkas Tiga Bakal Caleg Bulukumba

banner 400x130

JAKARTA, POLiTIKA –Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengembalikan berkas 199 bakal caleg (Bacaleg) DPRD provinsi dan kabupaten/ kota yang memiliki riwayat sebagai mantan narapidana korupsi ke partai politik masing-masing.

Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya adalah bacaleg dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka adalah, AM Juharta dari Partai Nasdem, Arkam Bohari (Partai Golkar), dan Andi Muttamar Mattotorang (Partai Nasdem). Ketiga nama ini juga terdapat di data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang diupdate tanggal 25 Juli 2018.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid, Tanthowi, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (26/7/2018), mengatakan, KPU mengembalikan ratusan bakal caleg itu karena tidak dapat diproses lebih lanjut. KPU tidak memproses bakal calon anggota legislatif yang pernah menjadi napi kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

“Kami kembalikan kepada parpol untuk diganti,” tutur Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (26/7/2018), dilansir CNNIndonesia.

Pramono mengatakan bakal caleg yang dikembalikan kepada parpol itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Karenanya, parpol dapat mengganti dengan bakal calon lain. Parpol pun dapat mengosongkan jika tidak ingin menggantikan caleg yang ditolak oleh KPU.

Baca Juga : Asindo Pasarkan Hunian Konsep Baru

 

“Prinsipnya kami kembalikan kepada parpol masing-masing terlebih dahulu, karena tidak sesuai dengan kesepakatan juga antara KPU dan parpol,” kata Pramono.

KPU telah melarang mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba, serta kejahatan seksual terhadap anak menjadi calon anggota legislatif. Baik itu calon anggota DPR, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/ kota.

KPU mencantumkan larangan tersebut dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Namun, ada sejumlah pihak yang menggugat larangan itu ke Mahkamah Agung. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra Muhammad Taufik yang merupakan mantan napi korupsi.

Para penggugat umumnya merasa keberatan dengan larangan mantan napi korupsi menjadi caleg. Mereka merasa KPU melangkahi wewenang lantaran UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak mencantumkan larangan yang dimuat dalam PKPU. Hingga kini, MA belum mengeluarkan putusan atas gugatan uji materi terhadap PKPU Nomor 20 tahun 2018. (aga)

Komentar

Berita Lainnya