oleh

Bone Dapat DBH Rp Rp 37,61 Miliar Dari Bapenda Sulsel

banner 400x130

WATAMPONE, POLiTIKA – Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, Kemal Redindo Syahrul Putra SH MH, membuka Sosialisasi Pajak Daerah di Watampone, Senin (13/08/2018). Usai membuka acara, Dindo, sapaan akrab Kemal Redindo Syahrul Putra, memaparkan materi “Pajak Layanan Unggulan Samsat” dimoderatori Kepala UPT Pendapatan Wilayah Bone, Drs.Arwin Jalil, M.Si.

Sosialisasi yang berlangsung di Aula Grand Hotel Artha Watampone, Bone, Senin (13/8/2018) itu, diikuti seratusan peserta. Mereka adalah diler kendaraan, komunitas pemilik kendaraan, ASN Pemkab Bone, mahasiswa, OKP dan sejumlah pelanggan Samsat di Watampone. Hadir pula Kanit Regident Samsat Bone IPTU.Bakri SH dan Kepala Cabang Jasa Raharja, Yopi.

Dindo mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan secara berkesinambungan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat agar sadar dan sukarela membayar pajak.

“Saya berharap dengan sosialisasi ini masyarakat wajib pajak dengan sukarela membayar pajaknya. Baik pajak daerah maupun pajak negara,” katanya.

Dindo juga mengungkapkan, hingga 30 Juni 2018, Pemerintah Kabupaten Bone telah menerima dana bagi hasil (DBH) pajak daerah dari Bapenda Sulsel sebesar Rp 37.617.547.966. Dana tersebut, berasal lima pajak daerah yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulsel.

Rinciannya, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp 11.184.295.256, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 7.339.807.111, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 4.816.022.703, Pajak Air Permukaan (PAP) Rp 22.925.178, dan Pajak Rokok sebesar Rp 14.774.501.738.

Baca Juga : Teriakan “2019 Ganti Presiden” di Rapat Paripurna DPRD Bulukumba

 

Pajak daerah itu dibagihasilkan dengan persentase tertentu. PKB dan BBN-KB misalnya, sebesar 70 persen diberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/ kota. Untuk PBB-KB, bagi hasil yang diterima provinsi hanya 30 persen dan 70 persennya diberikan ke kabupaten/ kota. Sedang untuk PAP, kabupaten/ kota maupun provinsi, masing-masing memperoleh 50 persen. Untuk pajak rokok, porsi bagi hasil untuk kabupaten/ kota lebih besar dari provinsi. Kabupaten/ kota memperoleh 70 persen, sedang provinsi hanya kebagian 30 persen.

Untuk memudahkan pelanggan Samsat, lanjut Dindo, Bapenda Sulsel telah melakukan banyak terobosan dengan membuka samsat keliling, samsat delivery, pelayanan e-samsat di Bank Sulselbar, info pajak via sms dan twitter, penagihan pajak door to door, dan masih banyak lagi. Bahkan, dengan memanfaatkan teknologi melalui info Pajak via SMS dan twitter, setiap wajib pajak dapat mengetahui dan memperoleh informasi besaran dan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya.

“Ini semua untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi para wajib pajak untuk menunda-nunda membayar pajaknya,” katanya.

Dindo juga mengatakan, sebelum Perda No 8 tahun 2017 diberlakukan, pajak progresif yang dikenakan untuk kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, sudah turun menjadi 2 persen. Kendaraan ketiga, dari 3,5 persen menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat juga turun dari 4,5 persen menjadi 2,5 persen. Untuk kendaraan kelima dan seterusnya kini hanya dikenakan 2,75 persen dari 5,5 persen sebelumnya.

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.

Baca Juga : Bupati Beri Kemudahan, Lutra Surga Bagi Investor

 

Dijelaskan pula bahwa dengan adanya insentif BBN-KB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel,maka BBN-KB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen.

Khusus insentif PKB dan BBNKB angkutan umum tahun 2018, Dindo mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapkan 50 persen dari pengenaan PKB-nya.

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.

Meski demikian, setiap pelanggan Samsat untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang tersebut, harus memenuhi persyaratan sesuai ketetapan yang berlaku. Insentif hanya diberikan kepada kendaraan umum angkutan orang dan barang yang memiliki badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang.

Untuk angkutan umum orang, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum/ izin trayek, kartu pengawasan dan pengendalian serta memiliki buku uji kendaraan yang masih aktif. Untuk angkutan barang, harus memiliki surat izin tempat usaha, atau SITU dan SIUP yang bergerak di bidang angkutan umum barang.

“Untuk kendaraan angkutan umum orang dan barang, setiap pelanggan Samsat, harus telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Dikatakan pula, untuk melayani dan memberi kenyamanan kepada masyarakat, khususnya pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya di wilayah Sulsel, telah ada 25 Samsat induk, satu Samsat pembantu, empat pos pembantu, dan 29 gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.

“Ini merupakan layanan unggulan yang dibuat, guna memberikan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan kepada pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini sesuai dengan tag line Bapenda, yaitu datang disambut senyum pulang dengan tersenyum,” kata Dindo.

Selain itu, terdapat pula beberapa layanan unggulan Samsat di wilayah provinsi Sulsel, salah satunya yang terbaru adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor non tunai melalui ATM dan kartu debit.

Diungkapkan pula bahwa realisasi penerimaan pajak daerah yang dihimpun Bapenda Sulsel hingga 30 Juni 2018 sudah mencapai Rp 1,887 trilun lebih.

“Pencapaian pajak untuk tahun anggaran 2018 diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu dan target telah ditetapkan,” kata Dindo. (wan)

Komentar

Berita Lainnya