oleh

PKB Primadona Pajak Daerah Makassar

banner 400x130

MAKASSAR, POLiTIKA – Hingga September 2018, Pemerintah Kota Makassar kebagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan sebesar Rp 227.801.434.146 yang berasal dari lima pajak daerah yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulsel.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 81.234.947.147 di antaranya berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Ini merupakan jenis pajak daerah yang terbanyak memberi kontribusi dibandingkan empat pajak daerah lainnya.

Hal itu terungkap pada Sosialisasi Pajak Daerah yang dibuka Kepala Bapenda Sulawesi Selatan, Drs Tautoto TR, di Hotel Grand Town, Makassar, Kamis (8/11/2018). Kegiatan diikuti seratusan peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, dan sejumlah ibu rumah tangga.

Usai pembukaan, Tautoto melanjutkan paparannya yang dimoderatori Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II, Nurlina SH,MM. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi C DPRD Sulsel Drs Alex Palinggi, Kasi STNK Ditlantas Polda Sulsel diwakili Pamin STNK Samsat Makassar II Iptu Muhammad Ali S.Sos, dan perwakilan dari PT Jasa Raharja.

Pada kesempatan itu, Tautoto menyosialisasikan juga Visi Sulsel Baru di bawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yakni; Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter.

Baca Juga : Munarman : Ada Yang Ingin Celakakan Risieq Shihab

 

Tautoto juga menyinggung launching tiga inovasi baru Bapenda oleh Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah; Samsat Lorong, Samsat Sipakainge’, dan Mobile Banking di Kantor Bapenda Sulsel Jl AP Pettarani Makassar. Inovasi ini untuk memberi kemudahan kepada pelanggan Samsat memenuhi kewajibannya.

Dikatakan, lima pajak daerah yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulsel adalah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (AP), dan pajak rokok.

Dari PBB-KB, Makassar mendapat bagi hasil sebesar Rp 58.556.048.574, BBN-KB Rp 50.368.191.969, pajak Air Permukaan sebesar Rp 676.810.034, dan pajak rokok sebesar Rp 36.965.436.422.

“Pencapaian pajak tahun anggaran 2018, diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan,” katanya.

Dikatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat, khususnya pelanggan Samsat Makassar memahami pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah. Apalagi, seluruh dana bagi hasil pajak itu akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Sulsel.

Untuk melayani dan memberikan kenyamanan kepada publik, khususnya pelanggan Samsat menyelesaikan kewajiban pajaknya, di wilayah Sulsel telah ada 25 Samsat induk, satu Samsat pembantu, empat pos pembantu, dan 29 gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.

Baca Juga : Lion Air Tabrak Tiang di Bengkulu

 

“Ini merupakan layanan unggulan yang dibuat, untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan kepada pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini sesuai dengan tag line Bapenda. Datang disambut senyum pulang dengan tersenyum,” kata Tautoto.

Selain itu, terdapat pula beberapa layanan unggulan Samsat di wilayah Provinsi Sulsel, yang terbaru adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor non tunai melalui ATM dan kartu debit.

Dijelaskan pula, Bapenda Sulsel telah melakukan berbagai terobosan guna memanjakan pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain pembayaran non tunai, ada pula Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, Pelayanan e-Samsat, Samsat Door to door, serta layanan lainnya. Bahkan, dengan memanfaatkan teknologi melalui info Pajak via SMS dan twitter, setiap wajib pajak dapat mengetahui dan memperoleh informasi besaran dan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya.

“Ini semua untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya,” sebut Tautoto.
Terkait pemberian insentif BBN-KB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel, kata Tautoto, dengan pemberian subsidi tersebut, BBN-KB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen. Sesuai Perda No.8 tahun 2017, pajak progresif untuk setiap pemilik kendaraan roda empat yang memiliki lebih dari satu kendaraan telah diturunkan. Ketentuan ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Baca Juga : Mamasa Diguncang Gempa Lagi

 

Sebelumnya, pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, turun menjadi 2 persen. Kendaraan ketiga, pajak progresifnya 3,5 persen menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat sebelumnya 4,5 persen, turun menjadi 2,5 persen. Untuk kendaraan kelima dan seterusnya dikenakan 5,5 persen, sekarang hanya 2,75 persen.

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.

Saat ini, Bapenda Sulsel mengelola lima jenis pajak daerah yang dibagihasilkan kepada kabupaten dan kota se Sulsel dengan prosentase tertentu. PKB dan BBN-KB misalnya, sebesar 70 persen diberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/ kota. PBB-KB, bagi hasil yang diterima provinsi hanya 30 persen dan 70 persennya diberikan ke kabupaten/ kota. Sedang untuk PAP, kabupaten/ kota maupun provinsi, masing-masing memperoleh 50 persen. Untuk pajak rokok , porsi bagi hasil pajak untuk kabupaten/ kota lebih besar dari provinsi. Kabupaten/ kota memperoleh 70 persen, sedang provinsi hanya kebagian 30 persen.

Khusus insentif PKB dan BBN-KB angkutan umum, tahun 2018, Tautoto mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapkan 50 persen dari pengenaan PKB-nya.

Meski demikian, setiap pelanggan Samsat untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang tersebut, harus memenuhi persyaratan sesuai ketetapan yang berlaku. Insentif hanya diberikan kepada kendaraan umum angkutan orang dan barang yang memiliki badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang.

Untuk angkutan umum orang, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum/ izin trayek, kartu pengawasan dan pengendalian serta memiliki buku uji kendaraan yang masih aktif. Untuk angkutan barang, harus memiliki surat izin tempat usaha, atau SITU dan SIUP yang bergerak di bidang angkutan umum barang.

“Untuk kendaraan angkutan umum orang dan barang, setiap pelanggan Samsat, harus telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya. (ira)

Komentar

Berita Lainnya