PAPUA-Dewan Gereja diduga menutup-nutupi fakta bahkan mendukung aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan terhadap Misionaris di Distrik Biondoga, Intan Jaya, Papua. Hal tersebut disampaikan Franz Korwa seorang Tokoh Papua saat menanggapi terkait penyerangan Pesawat Misionaris beberapa waktu lalu di Papua,
Franz Korwa juga mempertanyakan sikap Dewan Gereja Papua yang dinilai bukan sebagai kiblat yang bisa dijadikan contoh dan panutan.“Saya perlu sampaikan ini karena ada upaya dari Dewan Gereja yang mencoba menutupi bahkan dugaan tersebut menguatkan mereka yang jelas mendukung pelanggaran HAM oleh OPM,” ungkapnya.
Dijelasakan dia, bahwa Dewan Gereja hanya berputar-putar dengan berbagai alasan untuk mengaburkan fakta bahwa KKB telah melakukan penyerangan keji bahkan terhadap elemen penyebar agama di Papua. “Sebelum peristiwa ini, kita tahu kalau mereka (Dewan Gereja) selalu membuat kekhawatiran terhadap seluruh umat beragama di Papua dengan pernyataan-pernyataan yang cenderung memprovokasi,” ujarnya.
Dikatakan oleh Franz bahwa Dewan Gereja tidak pernah bisa merealisasikan kedamaian di Papua lewat pendekatan agama, justru yang saat ini dikhawatirkan oleh Franz adalah indikasi bahwa Dewan Gereja mendukung kekerasan karena menjadi bagian dari separatisme di Papua. “Apakah anggapan Dewan Gereja mengerucut pada dukungannya terhadap kelompok separatis ? Ini sama saja menjual agama demi kepentingan,” katanya.
Menurutnya, dalam menyikapi setiap aksi keji yang dilakukan oleh KKB, Dewan Gerja tidak pernah terdengar menyerukan pernyataan yang bertentangan.
“Dia membela OPM atas penembakan karyawan Freeport. Namun berbeda dengan kasus-kasus lain yang menguntungkan pihaknya, pasti ramai suara dari kelompok itu, sama sekali tidak pernah terdengar pernyataannya, padahal sudah jelas faktanya, videonya pun tersebar luas,” tegas Franz.Frans pun menegaskan bahwa Dewan Gereja harus bisa menjadi penengah antar konflik yang terjadi di Papua.
Sikap protes juga ikut disampaikan sejumlah aktifis gereja di provinsi Sulawesi Utara. Mantan Wakil Ketua BPMJ GMIM Bukit Hermon Kombos Drs. Handri Ganap saat dihubungi mengatakan, pemerintah diharapkan ikut memberikan perhatian khusus terhadap masalah keselamatan misionaris gereja di Papua. Karena apa yang dilakukan oleh misionaris juga berdampak pada pembinaan warga gereja itu sendiri yang juga adalah warga Papua. “Mereka butuh jaminan keselamatan dan keamanan dari pemerintah. Jika tidak, maka image Indonesia dimata international akan benar-benar tercoreng,” kata Ganap.(*)