BITUNG-Pembatalayan sementara pelayaran KMP Bawal ke pulau Kabaruan di kabupaten Talaud terhitung sejak 01 Februari 2021 lalu, tidak hanya merugikan pengguna jasa kapal milik PT. ASDP (Angkutan Sungai Dalam Provinsi) tersebut. Namun, pembatalan pelayaran sepihak yang dilakukan perusahaan berplat merah tersebut, dipastikan juga berdampak pada keterlambatan distribusi bahan makanan bagi pulau yang berpenduduk lebih dari 10 ribu jiwa tersebut. “Kurang lebih ada 15 truck terparkir di pelabuhan feri di Bitung, sebagian besar mengangkut kebutuhan sembako untuk masyarakat. Selain sembakonya akan rusak, kerugian kami juga akan bertambah,” kata Franki Palit, Koordinator Pengguna Jasa KMP Bawal.
Menurut Palit, satu-satunya akses transportasi dengan harga subsidi (terjangkau) menuju ke pulau Kabaruan di Talaud hanya melalui pelayaran KMP Bawal, kapal milik PT. ASDP. “Jika harus melalui pelayaran biasa via pelabuhan Manado, maka biaya sembako dan bahan bangunan di Kabaruan akan naik gila-gilaan, karena kapal harus berlabuh di pelabuhan Lirung terlebih dahulu, sebelum menuju ke pulau Kabaruan,” beber Palit yang juga Ketua PB Rukun Sosial Garnas (Garipoho Ana U Sengkatau), salah satu organisasi kemasyarakatan yang berkeanggotaan masyarakat nusa utara (Sangihe, Sitaro & Talaud) yang berdiaspora di Manado, Bitung, Minut bahkan Minahasa Raya ini.
Kondisi ini lanjut Palit, secepatnya membutuhkan perhatian serius instansi terkait termasuk DPRD Sulut, pemprov Sulut maupun pemkab Talaud. “Kami hanya minta perhatian serius DPRD Sulut bahkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk memediasi masalah yang kami hadapi. Tidak mungkin kami harus menunggu selama 15 hari di pelabuhan feri Bitung, kendaraan kami terparkir tanpa ada pendapatan dan kami harus mengalami kerugian karena sembako terancam rusak total,” tutur Palit polos.
Mirisnya lanjut Palit, ada beberapa truck yang terparkir dan bermuatan sembako dan bahan bangunan tersebut, ternyata milik oknum salah satu anggota DPRD di Talaud. “Mana tanggung-jawab pemkab Talaud terhadap persoalan ini. Ini masalah krusial yang butuh jalan keluar dari para stakeholder. Paling tidak kami butuh kapal feri alternatif dari PT. ASDP agar bahan sembako dan bahan bangunan tidak tertumpuk di pelabuhan feri,” harap Palit yang sejak 2 hari terakhir ini merasa senasib dan sepenanggungan dengan teman-teman sopirnya di pelabuhan feri di kelurahan Pateten kota Bitung.
Menariknya, meskipun tanpa mediasi pemerintah daerah, Rabu, (03/02) kemarin, salah satu pengguna jasa mencoba untuk menghubungi Kepala ASDP Talaud bermohon agar merasa bisa diperbantukan dengan KM Watunapato untuk bisa mengangkut 8 truck di pelabuhan Lirung menuuju peabuhan Munte karena tidak berfungsinya KMP Bawal. Sayang, hingga pukul 23.00 WITA tadi malam, permohonan tersebut tidak ditanggapi oleh pihak ASDP.(*)