JAKARTA-Satu per satu parpol pendukung pilkada tahun 2022 dan 2023 mulai ditinggalkan sekutunya di DPR RI. Jika sebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartato sudah memberikan signal akan mendukung pemilu nasional dan pemilu lokal dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 mendatang, kali ini pernyataan sikap yang sama juga disampaikan Ketum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan hal yang sama.
Tiba-tiba Fraksi Partai Nasdem DPR RI berubah haluan menyatakan tidak melanjutkan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu. Artinya Partai yang dipimpin Surya Paloh mendukung pelaksanaan Pilkada serentak di 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beralasan, saat ini Indonesia masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan berupaya memulihkan ekonomi. “Cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama dengan presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik,” kata Surya Paloh, Jumat (5/2) kemarin. Dalam situasi pandemi Covid-19, Paloh memilih menjaga solidtas kaolisi menghadapi bencana non alam virus asal Kota Wuhan China itu.
Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran mengatakan, berubahnya sikap politik Nasdem lebih disebabkan kekhawatiran dicopotnya kader dari Kabinet Indonesia Maju. Konsekuensi dari penolakan pada revisi UU Pemilu, kata Andi sejalan dengan kehendak politik Presiden Jokowi. “Bisa jadi Nasdem berubah haluan karena pertimbangan menyelamatkan kadernya di kementerian,” demikian analisa Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/2) hari ini.
Dalam pandangan Doktor Politik Universitas Padjajaran ini, dihembuskannya wacana reshuffle oleh relawan Jokowi itu karena Presiden ingin menyingkirkan menteri yang partainya tidak sejalan dengan orang nomor satu di republik Indonesia itu. “Dengan menyingkirkan menteri- menteri yang partainya tidak sejalan dengan presiden Jokowi (misalnya dalam kasus revisi UU Pemilu),” tandas Andi.
Saat ini dalam Kabinet Indonesia Maju ada 3 kader Partai Nasdem yang mendapatkan jatah kursi Menteri. Mereka adalah Menteri Kehutanan dan lingkungan hidup Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Johnny G. Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Partai NasDem berubah sikap soal revisi UU Pemilu. Ketum NasDem Surya Paloh menyatakan, partainya memutuskan untuk tidak melanjutkan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dengan keputusan ini, NasDem setuju Pilkada Serentak digelar 2024, tak dinormalisasi menjadi 2022 dan 2023.
“Cita-cita dan tugas NasDem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik,” ujar Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/2). “Mengarahkan agar Fraksi Partai NasDem DPR RI mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak di 2024,” lanjut Paloh.
Paloh beralasan, UU Pemilu tak perlu direvisi karena Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi corona. Pun, Indonesia tengah berjuang memulihkan ekonomi.
Melihat hal itu, Paloh menilai perlunya menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan, dan bahu-membahu dalam menghadapi pandemi ini. Selain itu, kata Paloh, sebagai parpol, NasDem berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan. Namun, NasDem tetap lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.
Berkaitan dengan itu, Fraksi Partai NasDem DPR RI beserta jajaran akan melaksanakan dan mengawal arahan Ketua Umum Surya Paloh tersebut. Sebelumnya, NasDem termasuk yang mendorong Revisi UU Pemilu sehingga Pilkada 2022 dan 2023 akan tetap digelar, salah satunya DKI Jakarta.
Perubahan sikap politik fraksi Nasdem di DPR RI semakin meyakinkan bahwa peta politik partai Nasdem dalam pilkada di Sulut tahun 2024 mendatang tidak akan mengalami perubahan. Nama-nama seperti seperti Max Lomban yang kini masih menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Sulut & Prof. DR. Juleyta Paulina Runtuwene, MS dipastikan masih akan kembali mengantongi tiket partai Nasdem untuk bertarung di pilkada Bitung dan kota Manado.(ms)