JAKARTA-DPR terus membahas kelanjutan revisi Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu isu yang berkembang dalam proses revisi tersebut ialah model pelaksanaan sistem Pemilu legislatif (Pileg) yang akan diubah menjadi pemilu proporsional tertutup atau tetap dipertahankan denga opsi Pemilu terbuka. Berbagai fraksi memiliki pandangannya masing-masing terkait sistem Pemilu yang akan dipilih untuk Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dalam sebuah diskusi webinar tentang revisi UU Pemilu menjelaskan bahwa PDIP memutuskan untuk mendukung opsi pemilu proporsional tertutup. “Kami mengusulkan agar sistem Pemilu dikembalikan ke proporsional tertutup untuk legislatif,” jelas Hasto, Kamis (21/1) pekan lalu. Menurut PDIP, dijelaskan oleh Hasto sistem Pemilu proporsional tertutup memungkinkan partai politik (parpol) menempatkan kader-kader terbaiknya di dalam parlemen. Sistem pemilu terbuka dinilai kurang menguntungkan bagi kader yang tidak populer di masyarakat sedangkan kader tersebut memiliki ideologi yang kuat. “Kami punya orang-orang hebat. Namun karena politik liberal menjadi tidak terpilih. Padahal mereka sosok yang tepat untuk politik legislasi. Itu yang harus kita pikirkan bersama,” jelas Hasto. Hasto menjelaskan, sistem Pemilu proporsional tertutup hanya akan berlaku untuk Pileg baik itu nasional maupun daerah. Sedangkan Pemilu Presiden (Pilpres), DPD, dan kepala daerah diusulkan untuk tetap dilaksankan secara terbuka. “Presiden tetap dipilih secara langsung, begitu juga DPD,” ungkapnya.
Terpisah, anggota Komisi II dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa menjelaskan saat ini Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sedang melakukan proses harmonisasi draft atau rancangan naskah revisi UU Pemilu. terkait sistem Pemilu yang akan dipilih nanti untuk Pemilu 2024, untuk sementara fraksi-fraksi di Komisi II sepakat untuk tetap memilih opsi proporsional terbuka. “Masih jadi perdebatan proporsional terbuka atau tertutup. Tapi untuk mempermudahkan proses harmonisasi di Baleg kita sementara sepakat opsi terbuka, sehingga perdebatan akan dilakukan nanti setelah harmonisasi,” pungkasnya.
Dengan demikian jika parpol peserta koalisi pilkada serentak tahun 2024 sepakat untuk melaksanakan pemilu legislatif dengan menggunakan sistim proposional tertutup maka kewengan terbesar akan diberikan kepada Ketua-Ketua Parpol di Sulut untuk menentukan calon anggota legislatif yang berhak duduk di DPRD nanti. Di Sulut sendiri, sejumlah pimpinan parpol peraih suara kursi mayoritas di DPRD Sulut beberapa diantaranya masih berada di sisitim pemerintahan maupun legislatif. Sebut saja, ketua DPD PDIP Sulut saat ini masih dikendalikan Olly Dondokambey, SE yang juga Gubernur Sulut. Di DPD I Partai Golkar Sulut, nama mantan Bupati Minsel Tetty Paruntu masih memegang jabatan sebagai ketua DPD I. Di Nasdem sendiri, nama Walikota Bitung Max Lomban, SE masih dipercayakan untuk memegang parpol besutan Surya Paloh tersebut.
Selanjutnya, nama Melki Suawah masih bertender sebagai Ketua DPW Gerindra Sulut. Di DPW Demokrat Sulut, nama mantan Gubernur Sulut EE Mangindaan, SE masih dipercayakan Ketum Agus H Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua. Sedangkan, mantan Bupati Boltim Salim Landjar, SH masih dipercayakan DPP PAN untuk mengendalikan PAN Sulut.(media indonesia/politika news)