MANADO-Inisiator GPG (Gerakan Peduli GMIM) Pnt. Dra. Joice Worotikan membantah keras pernyataan yang disampaikan sejumlah pihak bahwa aktifitas yang dilaksanakan GPG selama ini, terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang. “Kalaupun ada yang memberi pernyataan seperti itu, maka itu tidak benar. Sengaja dimainkan memang untuk menciptakan opini publik bahwa GPG sudah disusupi kepetingan politik. Justru sebaliknya, GPG menolak keras adanya kepentingan politik dalam berbagai agenda BPMS GMIM kedepan,” kata Worotikan.
Dalam sebuah diskusi terbatas akhir pekan lalu, aktifis perempuan yang pernah tercacat sebagai caleg PDIP ke Senayan ini mengatakan, perjuangan GPG untuk menolak pelaksanaan SMSI (Sidang Majelis Sinode Istimewa) tahun ini adalah murni panggilan iman dari para penatua, syamas, pendeta maupun anggota jemaat yang terpanggil untuk ‘menyelamatkan’ GMIM kedepan, mengingat pelaksanaan SMSI dalam bentuk apapun, apakah daring (dalam jaringan), luring (luar jaringan) maupun tatap muka adalah bentuk pelanggaran terhadap Tata Gereja GMIM tahun 2016. “Semua pelayan khusus tahu bahwa, pelaksanaan SMSI harus diputuskan dalam SMSI dan harus disetujui oleh 2/3 anggota majelis sinode GMIM. Bukan diputuskan dalam SMST (Sidang Majelis Sinode Tahunan). Itu fokus kita, soal pasal-pasal dalam draft perubahan Tata Gereja, kami tidak ada interest (Kepentingan,red) sama sekali,” beber Worotikan yang juga Owner JW Printing yang sukses membuka cabang hampir di seluruh kabupaten/kota di Sulut ini.
Ibu kandung dari Notaris Jowanda Yonggara, SH. M.Kn ini juga mengatakan, selama melaksanakan misi panggilan iman, GPG tidak pernah menerima sumbangan atau sponsor dari pihak manapun, apakah kepala daerah, partai politik maupun elit partai. “Ini perlu kami sampaikan, supaya 1120 jemaat se GMIM tahu bahwa ini adalah panggilan iman sebagai warga Gereja. Siapa lagi yang wajib mengingatkan BPMS GMIM, kalau bukan warga Gerejanya sendiri,” tutur Penatua di salah satu jemaat di Tomohon ini.
Lanjut Worotikan, sebagai bentuk langkah persuasif kepada BPMS GMIM dan para stake holder lainnya, maka pihaknya (GPG,red) telah mengirim surat permohonan kepada BPMS GMIM untuk bersedia melaksanakan tatap muka. “Surat permohonan sudah kami kirimkan pekan lalu. Bukan hanya ke BPMS GMIM, tapi juga kami kirimkan ke Gubernur Sulut dan Kapolda Sulut,” urai Worotikan, aktifis perempuan Sulut yang dikenal vokal dalam menyampaikan kebenaran dan keadilan ini.
GPG perlu melakukan tatap muka dengan BPMS GMIM kata Worotikan sebagai sebuah langkah persuasif untuk mengingatkan BPMS GMIM bahwa, banyak jemaat sudah memutusakan untuk tidak mengirimkan peserta dalam pelaksanaan SMSI. “Kami sudah menerima notulen sidang majelis jemaat, yang umumnya menolak pelaksanaan SMSI tahun ini. Tidak etis jika kami akan ekspose ke publik,” ungap Pena Jo (sapaan akrab Worotikan), dalam closing statmentnya.(*)