TONDANO-Sikap tegas Rektor Unima Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd untuk menciptakan civitas akademik yang bersih dan bebas korupsi tidak hanya dilakukan dengan cara penanda-tanganan bersama pakta integritas yang ditempatkan tepat berada di depan pintu masuk utama kantor pusat Unima. Namun, salah satu terobosan penting yang dilakukan Prof. Katuuk untuk menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berintegritas di Unima adalah, dengan melibatkan pihak Kejaksaaan Tinggi Sulut dalam pengawasan setiap kegiatan yang dilakukan Unima. “Pihak Kejaksaaan nantinya akan bertindak sebagai pendamping dalam kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek fisik atau lainnya yang berumber dari dana ABPN,” tegas Prof. Katuuk yang juga mantan Dekan FIP Unima ini.
Lanjut Katuuk, guna menindak-lanjuti kegiatan tersebut, maka pihaknya baru-baru ini telah melakukan tatap muka dengan Kajati Sulut Dita Prawitaningsih, SH, MH yang dilaksanakan di kantor Kejati Sulut yang terletak tepat berada di depan kantor Gubernur Sulut tersebut. “Ada beberapa pejabat Unima ikut diajak dalam tatap muka tersebut termasuk Pembantu Rektor bidang Akademik,” kata istri Guru besar FIS Unima Prof. Dr. Samsi Pasandaran, M.Pd tersebut.
Masih Berproses
Ditanya soal kesiapan Unima untuk membuka sejumlah fakultas baru di tahun akademik 2021ini seperti fakultas Hukum, Psikologi maupun fakultas lainnya, Rektor perempuan kedua semenjak berdirinya kampus Unima tersebut mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih terus menyakinan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk DPR RI soal perlunya percepatan pembukaan sejumlah fakultas baru di Unima. “Kita memang masih terbentur pada morotarium pembukaan fakultas baru, tapi, kita berusaha semaksimal mungkin tahun ini sudah ada fakultas baru yang akan dibuka,” janji Prof Katuuk, yang juga dipercayakan sebagai Ketua Komisi W/KI Jemaat GMIM Bukit Karmel Batu Kota ini.
Sejumlah fakultas baru yang dinilai menjadi kebutuhan mendasar dan sementara diusulkan ke Kementrian maupun DPR RI diantaranya, Fakultas Kedokteran dan Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi maupun Fakultas Geologi. Selain dibutuhkan kehadiran Fakuktas Kedokteran dan Keperawatan di Unima ikut direkomendasi oleh pemerintah kabupaten/kota termasuk sejumlah organisasi profesi.(ms)