MANADO-Sekian lama hadir sebagai salah satu organisasi sosial politik tempat bernaung masyarakat Nusa Utara (Sangihe, Sitaro & Talaud) yang berdiaspora di Sulut maupun sekitarnya, PB Bamukisst (Badan Musyawarah Kerukunan Indonesia Sangihe, Sitaro & Talaud) diharapkan tidak hanya sekedar menjadi tunggangan politik kelompok tertentu pada musim pilkada maupun pemilu, namun PB Bamukisst diharapkan akan menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang peka terhadap amanah penderitaan rakyat.
“Mari kita kembalikan kejayaan Bamukisst diera tahun 1980-an, yang berani menjembatani kepentingan rakyat di semua aspek. Terlalu memalukan jika organisasi sebesar ini hanya memback up kepentingan kelompok tertentu yang duduk di PB Bamukisst itu sendiri,” cetus tokoh pemuda Nusa Utara Sumitro Jacobos.
Wakil Sekretaris MPI PP Pancasila Sulut ini mengatakan, PB Bamukisst sebaiknya ditempati oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi terhadap perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Nusa Utara yang berdiaspora di Sulut. “Mana terobosan Bamukisst untuk merekomendasi SDM asal Nusa Utara yang berkarir di 15 kabupaten/kota di Sulut termasuk di pemprov Sulut. Coba anda hitung ada berapa banyak kader-kader kita yang menempati jabatan strategis di pemprov Sulut maupun di kabupaten/kota. Sangat minim kan, termasuk di pemprov Sulut, tahun ini akan ada 2 pejabat esolon II yang akan pensiun. Pertanyaannya, adakah rekomendasi Bamukisst soal siapa pejabat yang memenuhi syarat untuk menggantikan posisi keduanya,” jelas Jacobus.
Pernyataan yang sama juga disampaikan tokoh muda Nusa Utara lainnya Harto Kahiking, SH. Mantan Ketua Fraksi PKPI DPRD Kota Bitung ini menegaskan, siapapun berhak memimpin PB Bamukisst selama yang bersangkutan memiliki misi & visi kenegaraan, tanpa menciptakan kesenjangan sosial antara semua komunitas masyarakat Nusa Utara di Sulut. “Perlu ada pembenahan misi dan visi organisasi, supaya tidak terjebak pada kepentingan sesaat atau kelompok,” saran Kahiking.
Sementara, tokoh masyarakat Nusa Utara yang kini duduk di DPRD Sulut Drs. Winsulangi Salindeho mengatakan, harus ada pemahaman bersama antara PB Bamukisst dan IKISST guna menjembatani kepentingan masyarakat Nusa Utara disemua aspek. Penyamaan persepsi ini sangat penting, agar terbosan yang dimainkan oleh kedua organisasi sosial kemasyarakat ini mampu dihitung oleh stakeholder di Sulut maupun di kabupaten/kota,” saran Salindeho yang juga mantan Bupati Kepulauan Sangihe ini.(ms)