MANADO-Sejumlah pihak terus berharap agar Dinas Kominfo Manado lebih inovatif dan kreatif dalam menunjang kegiatan rutintas pemerintahan yang dilakukan Walikota Manado Andre Angouw dan wakil Walikota Manado Richard Sualang. Selain pertimbangan tupoksi Kominfo Manado merupakan SKPD yang strategis dalam memainkan pembentukan opini terhadap keberhasilan yang dilakukan Walikota AA, pendeknya periodesasi kepala daerah saat ini, menuntut kreatifitas tersendiri dari dinas Kominfo Manado.
Mantan Wakil Ketua KNPI Sulut Judi Saerang, SH dalam diskusi baru-baru ini mengatakan, dalam kaitan dengan terobosan penting yang dilakukan Walikota Manado AA, maka ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh Kominfo Manado diantaranya, tidak berfungsinya internet di 11 kecamatan di kota Manado. Padahal menurut Judi, jika dikaitkan dengan misi dan visi walikota dan wakil walikota Manado, internet merupakan salah satu sarana penunjang menuju Manado menjadi kota berbasis digital dalam pemberian pelayanan public ke masyarakat. “Bagaimana mungkin visi dan misi Walikota AA-RS bisa di jangkau oleh perangkat kecamatan, sementara akses internetnya tidak ada. Bagaimana mungkin Walikota AA ikut melakukan penjabaran pelayanan public berbasis digital, sementara internetnya tidak bisa di akses. Kalau kondisinya seperti ini, maka Manado ketinggalan 100 langkah dengan kabupaten/kota yang berada di wilayah kepulauan seperti Sangihe dan Talaud atau Bolmong Raya,” beber Saerang yang juga Sekretaris SOS (Sahabat Olly-Steven) saat pilwako Desember 2020 lalu.
Tak hanya itu, hasil monitoring terhadap terobosan strategis yang dilakukan Walikota AA dan wakil Walikota RS pasca pelantikan 10 Mei 2021 lalu, pembentukan opininya terlalu lama. “Sehingga banyak masyarakat kota Manado bertanya-tanya, selama 10 hari pasca dilantik, kebijakan strategis apa yang dilakukan oleh Walikota AA dan wakil Walikota RS. Padahal, fakta politik menunjukan, banyak kebijakan strategis yang dilakukan seperti saat AA berada di lokasi TPA Sumompo, maupun saat AA melakukan perampingan terhadap jumlah tenaga THL di lingkungan pemkot Manado,” kata Saerang menyatakan kekesalannya.
Dalam situasi politik seperti ini serta dengan memperhatikan semangat inovatif dari Walikota AA dalam membangun kota Manado hingga tahun 2024 mendatang, maka dibutuhkan kepala SKPD yang disiplin, kreatif serta cekatan dalam menunjang program pemerintah kota Manado. “Luas wilayah kota Manado serta jumlah penduduk yang besar menuntut inovasi tersendiri dari dinas Kominfo Manado dalam menyembatani pencitraan pretasi kerja walikota Manado. Jika tidak, maka akan terbentuk opini tidak ada perbedaan antara walikota sebelumnya dengan walikota Manado saat ini, dan ini bisa berdampak fatal jika dilihat dari aspek politik,” ungkap Saerang yang juga mantan Ketua Pemuda GMIM Wilayah Manado Utara.
Pemkot Manado sendiri memiliki salah satu sarana tercangih dan termegah yakni C3 yang terletak di lantai 2 kantor walikota Manado yang konon tidak pernah dimiliki kabupaten/kota lannya di Sulut. Selain seluruh peralatan canggih tersebut dbiayai dari dana APBD kota Manado, C3 sempat menjadi studi percontohan sejumlah daerah di Indonesia, termasuk kota Makasar. Sayangnya, manajemen pengelolaan informasi dan komunikasi di SKPD ini belum berjalan maksimal. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunasi/C3 Frangky Mokodompis, S.Sos mengatakan, belum beroperasi internet di 11 kecamatan lebih disebabkan pada persoalan teknis yakni, belum terbayarnya tagihan internet. “Yang lainnya mungkin lebih teknis ke secretariat,” kata mantan Ketua Senat Mahasiswa Fisipol Unsrat dan juga Ketua SMPT Unsrat ini.(jemmy)