MANADO-Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong, SE mulai angkat bicara terkait pasang-surutnya hubungan antara dirinya bersama Bupati Sangihe saat ini Jabes Gahgana, SE, ME. Kepada politika news akhir pekan lalu, Hontong ikut menceritakan kisah sedihnya menjalani pemerintahan sebagai Wakil Bupati Sangihe selang 2 tahun terakhir ini.
Menurutnya, selama hampir 2 tahun lebih dirinya sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk memimpin rapat koordinasi maupun evaluasi bersama seluruh kepala dinas maupun badan di lingkungan pemkab Sangihe. “Jangankan pejabat esolon II, sekelas Camat maupun Lurah, saya sama sekali tidak pernah diberikan ruang untuk melakukan rapat bersama,” tutur Embo Helmud (sapaan familiar masyarakat Sangihe untuk Helmud Hontong).
Kalaupun ingin melakukan koordinasi dengan pejabat esolon II atau pejabat lainnya lanjut Hontong, dirinya cukup menghubungi mereka melalui telpon. “Saya juga memahami perasaan mereka. Mungkin mereka takut untuk bertemu langsung dengan saya di kantor. Saya memahami kondisi ini, apalagi ini menyangkut dorang pe blanga (Lahan Pencarian,red) kasiang,” ungkap Embo Helmud, politisi eks partai Golkar yang sukses mengawali karirnya dari seorang Stylist (Pemotong Rambut) sampai menjadi seorang pengusaha salon di Tahuna.
Kisah sedih yang paling menyedihkan lagi menurut mantan anggota DPRD Sangihe 2 periode dari partai Golkar ini adalah, ketika dirinya hendak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. “Kalau mo keluar daerah, saya tidak bisa membawa ajudan saya, karena sudah pasti tidak akan di disposisi dokumennya. Bukan hanya ajudan, saya juga hanya bisa mendisposisi perjalanan dinas saya keluar daerah, apabila bupati tidak berada di Sangihe atau di kantor. Ada banyak undangan perjalanan dinas yang harus melibatkan wakil kepala daerah terpaksa tidak bisa saya ikuti karena keterbatasan kewenangan. Yah, torang jalani jo, nanti jo masyarakat Sangihe yang akan menilai,” urai Hontong yang saat dihubungi sementara mengikuti pertemuan seluruh wakil kepala daerah se Indonesia di Bali.
Hanya saja, Helmud menceritakan bahwa, untuk semua urusan administrasi pemerintahan di lingkungan kabupaten Sangihe, dirinya masih diberikan kewenangan untuk memonitoring, meskipun hanya sebatas paraf koordinasi. “Kita kasiang masih jaga ba paraf dokumen no, meskipun umumnya dokumen itu tidak terkait dengan dirinya. Semua dokumen kita musti paraf, sebelum nae ke bupati,” jelas Embo Helmud, mantan anggota DPRD Sangihe yang pernah meraih suara terbanyak saat pileg lalu dari dapil Manganitu saat menutup percakapan.(ms)