Simak Pesan Moril Pendeta Tawaris Pasca Kematian Wabub Sangihe

MANADO-Semua pihak diminta untuk tidak berspekulasi terhadap peristiwa kematian yang dialami Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong, SE dalam perjalanan pulang Bali-Makasar-Manado beberapa waktu lalu. Berbagai argumentasi tanpa mendasar yang disampaikan sejumlah pihak pasca kematian mantan Sekretaris DPD II Partai Golkar Sangihe tersebut, hanya akan mempertajam dinamika politik di kabupaten dengan julukan 1.000 pulau tersebut. “Kalaupun ada hal-hal yang dicurigai, biarlah diserahkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian. Namun, keputusan akhir semua diserahkan kepada pihak keluarga sebagai ahli waris,” kata tokoh masyarakat Nusa Utara di Manado Pdt. Theo Tawaris, M.Th.

Menurut Theo, dirinya selama ini mengenal HH (sapaan familiar Helmud Hontong,red) sebagai sosok pejabat pemerintah  yang benar-benar aspiratif dalam rangka memajukan pembangunan di Sangihe, meskipun kewenangannya sangat terbatas karena hanya menjabat wakil kepala daerah. “Sebagai warga Nusa Utara yang sudah lama merantau di luar daerah, saya berharap pembangunan di kabupaten Sangihe akan selangkah berada di depan dari kabupaten kepulauan Talaud maupun kabupaten kepulauan Sitaro. Mengapa demikian, karena kabupaten Sangihe adalah induk dari 2 kabupaten tersebut,” harap Theo.

Ketua BPMW (Badan Pekerja Majelis Wilayah) Mapanget Satu ini mengatakan, dalam kondisi politik seperti ini, maka semua komponen dan stakeholder di kabupaten Sangihe harus mampu menyamakan persepsi dari berbagai hal, agar percepatan pembangunan di Sangihe mampu berada sejajar dengan kabupaten/kota lainnya di Sulut, seperti kota Manado dan kota Bitung.

Lanjut Pendeta GMIM ini, dari aspek topografi wilayah, kedudukan kabupaten Sangihe di provinsi Sulut sangat strategis untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain, karena berdekatan langsung dengan negara tentangga Filipina maupun beberapa negara di kawasan Asia seperti China dan Singapura. Hanya saja harus diakui memang beberapa rencana kerja sama komoditi pertanian maupun perdagangan bebas antara Filipina dan kabupaten Sangihe beberapa terbentur regulasi, karena minimnya komoditas yang bisa dijual ke pasar mancanegara,” tutur Tawaris yang belakangan mulai dielus untuk mewakili Nusa Utara di komposisi BPMS GMIM periode 5 tahun mendatang.

Masih menurut Theo, laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sangihe tidak cukup hanya dengan bersandar pada dana APBN maupun APBD provinsi Sulut tahunan, yang umumnya lebih besar belanja gaji  dari pada belanja modal. “Harus ada inovasi dari kepala daerah untuk memberdayakan potensi PAD maupun sumber-sumber pendapatan lainnya di Sangihe. Jika tidak, yah, kondisi kabupaten Sangihe 10 tahun lalu, tidak ada bedanya dengan kondisi saat ini,” urai Pendeta GMIM yang beberapa kali menjabat sebagai Ketua BPMW ini.(ms)

banner