JAKARTA-Tidak hanya 19 Gubernur di Indonesia termasuk Provinsi Sulut yang mendapat teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian, terkait serapan anggaran guna penanggulangan covid 19 yang dinilai masih rendah. Namun, sedikitnya, 410 bupati/walikota di Indonesia juga mendapat teguran keras dari mantan Kapolri tersebut. “Teguran tidak hanya yang ada di provinsi. Namun juga di kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota data kami ada 410 kepala daerah yang kami tegur. Karena tadi di cut off tanggal 14 Juli 2021, realisasi terhadap insnetif nakesnya masih di bawah 25%,” ungkap Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian, Senin (19/07), kemarin.
Menurut Ardian, teguran tersebut diharapkan jadi cambuk bagi pemda-pemda tersebut untuk mengejar realisasi terhadap insentif nakes penanganan covid-19. “Kami sangat berharap karena ini sudah masuk bulan Juli realisasi bisa diatas lebih dari 50% atau tergantung dari dinamika yang ada di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Ardian mengatakan bahwa, Kemendagri tidak hanya akan berhenti pada teguran semata. Dia mengatakan akan memantau secara haarian progres percepatan realisasi insentif tersebut. Meski begitu Ardian juga mengingatkan bahwa, kecilnya anggaran insentif nakes tidak selalu menunjukkan rendahnya penghargaan pemda. Pasalnya, untuk daerah yang kasusnya tidak banyak maka anggaran insentifnya akan rendah.
“Karena jangan dipahami secara utuh kalau realisasi rendah berarti tidak ada penghargaan kepada nakes. Bisa jadi kasus covid yang ada di daerah yang ditangani oleh nakes itu tidak banyak maka realisasinya rendah.Karena pemberian insentif nakes ini hanya diberikan kepada nakes yang menangani covid,” pungkasnya.(politikanews/okz)