JAKARTA-Pernyataan menarik ikut disampaikan Deputi Penindakan KPK Karyoto terkait dinamika politik politik khususnya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah di bumi Nyiur Melambai. Betapa tidak, secara spontan dalam jumpa pers yang dilaksanakan Selasa, (24/08) kemarin di Jakarta, Perwira Tinggi Polri tersebut menceritakan pengalamannya saat dihubungi oleh salah satu wakil bupati (wabup) di Sulawesi Utara (Sulut). Saat itu Karyoto diberi informasi oleh wabup tersebut bahwa bupatinya korupsi.
“Masalah OTT, saya suatu saat pernah di WA oleh salah satu wakil bupati di Sulawesi Utara. Saya nggak tahu itu nomor siapa, tapi saya lihat isinya, dia memprihatinkan bahwa bupati itu terlalu banyak korupsinya,” kata Karyoto dalam konferensi persnya, kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Karyoto menyarankan wabup tersebut melapor. Karyoto menyarankan dugaan tersebut seharusnya dilaporkan ke kepolisian maupun KPK. Saya nggak mau nanggapi. Kalau dia mau lapor, ya laporkan saja ke jalurnya, baik kepolisian, kejaksaan, atau KPK, silakan,” katanya.
Lebih lanjut, Karyoto pun sempat takut bahwa ini hanya pemanfaatan. Pasalnya, jika bupati tersebut diturunkan, wabup itu akan menggantikannya. “Kalau wabup melaporkan bupatinya, kan satu perahu, dia mau jadi bupati gratis kali setelah bupatinya ditangkap. Itu saya takut juga, kami bisa diperalat,” ujarnya.
Pernyataan lulusan Akpol tahun 1990 yang juga pernah menjabat sebagai Wakpolda Sulut tersebut langsung membuat geger sejumlah warga Bumi Nyiur Melambai. Bagi masyarakat, laporan yang disampaikan salah satu wakil kepala daerah di Sulut tersebut ikut menunjukan bahwa, komitmen pemberatasan korupsi di Sulut sedikit namun pasti, mulai berjalan dengan baik. “Masih penasaran sih, siapa wakil Bupati yang dimaksudkan Deputi Penindakan KPK tersebut,” jelas Andra Medawo, salah satu aktifis di Sulut.(politikanews.com/detiknews)