Krisis Kader, Lobi-lobi Politik Nusa Utara di Kabinet Sulut Hebat Lemah

Herman Bogar.(dok)

MANADO-Satu per satu kader Nusa Utara yang berada di jajaran kabinet Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE dan Drs. Steven Kandouw mulai memasuki masa purna bakti. Dua jabatan srategis yang ada di lingkungan Pemprov Sulut yang sebelumnya di jabat oleh dua kader bermarga Nusa Utara masing-masing Drs. Edison Humiang, M.Si yang sebelumnya menjabat Assisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Sulut, kini secara resmi sudah berpindah tangan ke orang lain. Sedangkan, jabatan strategis yang kini diemban Edwin Silangen yakni Sekprov Sulut dipastikan juga akan berpindah tangan, setelah kakak kandung Ketua DPR Sulut Andi Silangen tersebut akan memasuki masa purna bakti November 2021 mendatang.

Kini, regenerasi warga nusa utara di jajaran Pemprov Sulut khususnya di level pejabat esolon II terputus sudah. Di Level pejabat esolon II, kader nusa utara yang tersisah dan benar-benar sebelumnya pernah berkarir di 3 kabupaten di Nusa Utara (Kab. Sitaro, Kab. Sangihe dan Kab. Kepl Talaud) hanyalah Djemmy Gagola, yang kini dipercayakan Gubernur Olly Dondokambey menjabat Kepala Badan Pengelolah Perbatasan Daerah. “Sistim kaderisasi Nusa Utara di lingkungan pemprov Sulut sudah lama terputus. Jadi, tidak heran lagi jika ada pejabat esolon II bermarga nusa utara yang akan purna bakti, kita kehilangan regenerasi,” jelas tokoh masyarakat Nusa Utara asal Sitaro Herman Bogar.

Menurut Bogar, selain ‘miskin’ kader di sejumlah jabatan esolon di lingkungan pemprov Sulut, kepala daerah maupun wakil kepala daerah di 3 gugusan pulau di Nusa Utara masing-masing kabupaten Kab. Talaud, Kab. Sitaro dan Kab. Talaud selama ini dinilai tidak pro aktif dalam membangun komunikasi politik dengan Gubernur maupun Wakil Gubernur Sulut untuk merekomendasi sejumah pejabat yang dinilai layak untuk dipromosikan ke pemprov Sulut. “Sebaiknya presure politik harus ada. Karena, jika kran morotarium pemekaran daerah di buka oleh Presiden Jokowi, maka Nusa Utara akan menjadi polo dundang dalam hajatan politik tahun 2024 mendatang,” kata Bogar.

Presure politik sebaiknya tidak hanya dilakukan Kepala daerah dari nusa utara. Namun, presure politik menurut Bu Herman, sebaiknya juga dilakukan oleh anggota DPRD Sulut dapil (Daerah Pemilihan) Nusa Utara, yang kembali akan mendayung perahu di 2024, untuk meraih simpati masyarakat nusa utara. “Kalau tidak ada peran politik selama di DPRD Sulut, ini akan menjadi catatan serius masyarakat. Saya percaya masyarakat Nusa Utara tidak seperti dulu lagi yang bisa di politisir,” urai Bogar dalam ulasannya.

Sebelumnya, Senin (6/9) kemarin, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE melantik dua pejabat eselon II Pemkab Minahasa untuk memperkuat Kabinet Sulut Hebat di aula mapalus Kantor Gubernur Sulut. Kedua pejabat yang dilantik masing-masing Yeittij Fonnie Roring menggantikan posisi Refly Ngantung sebagai Kepala Dinas Perkebunan Sulut dan Asisten I Pemkab Minahasa Danny Mangala dilantik sebagai Asisten I Setdaprov Sulut, menggantikan Drs. Edison Humiang.(ms)

banner