MANADO-Usai tidak lagi menjabat sebagai Komisaris UtamaPT. Bank SulutGo, nama Drs. Sanny Parengkuan, MAP tidak ‘tenggelam’ begitu saja. Mantan Assisten II Setprov Sulut ini, kini masuk nominasi salah satu calon kuat Ketua Dewan Pengawas rumah sakit ODSK (Optimalisasi Daerah Sehatkan Keluarga) Manado. Rumah sakit yang dibangun dengan menelan anggaran sebesar Rp. 300 milyar tersebut, kini manajemen penanganannya dikendalikan langsung oleh pemprov Sulut.
Masuknya nama Drs. Sanny Parengkuan memang bukan termasuk pendatang baru dilingkaran Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven Kandouw. Mantan staf pengajar Fisipol (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Unsrat ini dikenal lihai dan berpengalaman dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank, sama seperti Gubernur Olly Dondokambey mempercayakannya sebagai Komisaris Utama PT. Bank SulutGo.
Hampir 5 tahun menjadi Komut PT. BSG, Parengkuan dinilai berhasil dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja jajaran direksi PT. BSG yang saat itu dipimpin oleh Jeffry Dendeng, SE sebagai direktur utama. Tak hanya itu, laju pertumbuhan laba PT. BSG diera Parengkuan menjabat Komut mencapai Rp. 260 millar lebih. Sedangkan, angka penyaluran kredit saat itu mencapai Rp 11,1 triliun atau naik sebesar 1,58 persen setiap tahun.
Parengkuan tidak hanya dikenal sebagai pejabat yang intens ‘bermain’ di lembaga keuangan bank. Namun, mantan Kadis Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulut ini, saat ini masih menjabat sebagai Ketua BPPS (Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode) GMIM, yang masih jabatannya nanti akan berakhir April 2022 mendatang. Diposisi ini, mantan Ketua Pemuda GMIM Wilayah Manado Utara ini, banyak berhubungan dengan BPMS GMIM termasuk yayasan-yayasan GMIM seperti rumah sakit dan UKI Tomohon dalam hal pengawasan keuangan yayasan.
Anggota F-PDIP DPRD Sulut Drs. Arthur Kotambunan tidak membantah soal masuknya nama Drs. Sanny Parengkuan sebagai calon kuat Ketua Dewan Pengawas RS ODSK. Menurut Arthur, penempatan dewan pengawas merupakan konsekwensi hukum ketika status rumah sakit ODSK sudah menjadi badan usaha milik daerah (BUMD). “Untuk Ketua Dewas, kemungkinan besar pak Sanny (Sanny Parengkuan, maksudnya),” jelas Kotambunan, anggota DPRD Sulut dapil kota Manado ini.
Sanny Parengkuan sendiri saat dihubungi belum menerima informasi seputar penetapan komposisi dewas rumah sakit ODSK. “Ah, saya belum tahu,” jawab singkat Parengkuan saat dihubungi politikanews.com. Sebelumnya, saat peresmian, Gubernur Olly menyampaikan bahwa RSUD ODSK telah direncanakan dan dibangun sebelum adanya pandemi Covid-19, dengan harapan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Utara. Gubernur mengatakan, meski pembangunan rumah sakit belum 100 persen rampung, kegiatan pelayanan rumah sakit sudah bisa dioperasikan. “Peresmian belum bisa dilakukan. Karena kalau peresmian, tanda tangan prasasti, semuanya harus sudah selesai. Jadi (sekarang) soft opening dulu, agar manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, sembari menunggu beberapa (proses) pembangunan yang masih dikerjakan. Mudah-mudahan dalam tahun ini pembangunan yang belum selesai semuanya bisa selesai,” jelas Gubernur saat pelaksanaan soft opening beberapa waktu lalu.
RSUD ODSK menurutnya bakal melayani masyarakat yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Gubernur mengungkapkan, saat ini sudah hampir 80 persen masyarakat Sulut yang ter-cover oleh layanan BPJS. Untuk itu, ia berharap dengan adanya rumah sakit yang pembangunanya menelan biaya sebesar 300 miliar rupiah ini, proses pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan baik.(alc)