BITUNG-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTST) Pemkot Bitung ikut menerima penilaian baik yang dilakukan Ombudsman Provinsi Sulawesi Utara. Dinas PMPTST merupakan satu dari 4 dinas yang dinilai langsung Ombudsman Sulut, terhadap Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bitung tahun 2021. Sedikitnya, terdapat 14 indikator yang dijadikan parameter untuk menilai kepatuhan pelayanan yang dilakukan dinas PMPTST.
Selain PMPTST, hasil penilaian yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Sulut juga menunjukan, standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan juga mulai membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan, untuk Dinas Kesehatan dan dinas Dukcapil masih harus melakukan pembenahan terkait perlunya unit pengaduan untuk menjadi sarana bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau aspirasi mereka.
Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri, MM dalam laporannya kepada pihak Ombudsman Sulut mengatakan, Pemkot Bitung telah memiliki infrastruktur dasar dalam pelayanan publik, hanya saja untuk tetap menjaga tetap konsisten masih sulit. “Untuk itu, kami minta kepada pihak BKPSDMD untuk dimasukan dalam kriteria penilaian kinerja. Dan, kami juga telah membentuk tim pelayanan publik yang nantinya intens melaporkan ke Sekda dan mereka buka se partai dengan kami, supaya penilaian yang dilakukan bisa lebih independent,” kata walikota dalam acara yang dilaksanakan Senin, (11/4) kemarin.
Sementara itu, Walikota Mantiri ikut memberikan warning kepada SKPD yang masih zona kuning dalam pelayanan publik sesuai penilaian Ombudsman Sulut untuk segera meningkatkan kinerja agar bisa masuk zona hijau. “Semua dinas yang terkait dengan pelayanan publik harus segera berbenah, rajin melihat dan menjawab keluhan masyarakat melalui media sosial facebook di group konsultasi pelayanan publik pemkot Bitung,” kata Mantiri yang juga Ketua DPC PDIP Kota Bitung ini.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sulut Meilani Limpar, SH.,MH ikut mennyerahkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik langsung kepada Walikota Maurits Mantiri, Wakil Walikota Hengky Honandar dan Sekkot Dr. Audy Pangemanan yang disaksikan sejumlah pejabat esolon II, Staf Ahli, Camat, Stafsus maupun Tim Pelayanan Publik. Pemkot Bitung sendiri sampai saat ini masih berada di zona kuning dalam standar pelayanan publik sesuai hasil penilaian Ombudsman Perwakilan Sulut.(septian)