Opsi Restruktur Hutang Bisa Jadi Pilihan Terbaik, Dari Pada Korbankan Belanja Publik

Dana Pinjaman.(ilustrasi)

TAHUNA-Sejumlah opsi ikut disampaikan sejumlah tokoh masyarakat di kabupaten Sangihe terkait deadline jatuh tempo bunga dan pokok atas pinjaman dana PEN tahun 2021 lalu yang jumlahnya mencapai Rp 199 milyar. Bahkan dimata mereka, jika pengembalian bunga dan pokok tersebut ikut membebankan APBD kabupaten Sangihe tahun 2023 nanti dan berdampak pada belanja publik, maka pemkab Sangihe sebaiknya menempuh opsi restrukturisasi utang. “Kalau memang harus berdampak pada belanja publik yang berhubungan dengan kesejahtraan PNS dan masyarakat, kenapa harus malu-malu untuk mengajukan permohonan restrukturisasi,” tutur fungsioaris DPP Partai Golkar Cyprus Tatali, SH.

Permohonan restruktur utang kepada pihak PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) merupakan jalan keluar terbaik yang harus dilakukan pemkab Sangihe di tahun 2023 mendatang, apalagi dengan menyampaikan sejumlah pertimbangan kondisi ekonomi lokal dan global saat ini.  “Dari aspek hukum memang dimukinkan termasuk permohonan tersebut bisa dilakukan oleh seorang Penjabat kepala daerah,” saran Tatali beberapa waktu lalu.

Tatali juga ikut menyarankan agar pemkab Sangihe untuk tidak melakukan pemotongan kesejahtraan PNS maupun THL hanya untuk menutupi pembayaran bunga dan pokok utang yang bersumber dari perusahaan plat merah tersebut. “Sayang juga seandainya PNS harus menelan pil pahit akibat pinjaman tersebut,” cetus pentolan DPP Partai Golkar yang dikenal cukup dekat dengan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov).

Sebelumnya Tatali kepada politikanews.com mengatakan, apapun konsekwensi yang harus diterima oleh pemkab Sangihe, hutang kepada pihak ketiga tetap harus dibayar. “Siapapun kepala daerah yang memimpin kabupaten Sangihe saat ini, hutang tetap harus dibayar, karena ada perjanjian hukum yang sifatnya mengikat,” kata Tatali yang juga berprofesi sebagai lawyer.

Menurut Bu Cyprus (sapaan akrab Tatali), dalam kondisi ekonomi nasional dan daerah seperti ini, maka beberapa kebijakan taktis yang perlu dilakukan oleh Penjabat Bupati Sangihe dan jajarannya adalah, menggerakan ekonomi daerah berbasis pertanian dan perikanan. “Mari kita kembali ke potensi ekonomi lokal kabupaten Sangihe dengan mengajak masyarakat mengembangkan industri rumah tangga seperti menanam sayur dan komoditas lainnya serta menghidpkan dunia perikanan,” saran pria berkumis tebal yang selama ini sudah menetap di Ibukota Jakarta. (jemmy)