BALI-Tak hanya sebatas menyampaikan konsep pemberdayaan SDM khususnya warga Gereja yang menetap di Indonesia, namun Ketua Umum Sinode Germita Pendeta Dr. Arnold Abast, M.Th rupanya berkerinduan agar Pemerintah Indonesia lebih serius dalam mengatasi sejumlah persoalan penting di tanah air seperti masalah kebebasan beragama, penegakkan hukum dan HAM, masalah ekonomi serta masalah penguatan demokrasi penjelang pesta Demokrasi 2024. “Hal-hal penting ini yang akan saya sampaikan kepada Menteri Agama RI saat pembukaan MPL yang akan dilaksanakan besok di Kalimantan,” janji Pendeta Arnol.
Dihubungi langsung sebelum bertolak ke Kalimantan Kamis, (26/1) hari ini, Pendeta Arnol mengatakan, Menteri Agama RI harus menindak-lanjuti pidato yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo dihadapan seluruh kepala daerah di Indonesia, yang intinnya menekankan soal kebebasan beragama kepada setiap warga negara. “Saya berharap nanti Menteri Agama dapat melaksanakan konstitusi terkait dengan kebebasan menjalankan beribadah bagi setiuap warga negara. Saya orang pertama yang akan bersuara soal ini,” kata Abast.
Selain beberapa point diatas, dirinya juga akan menyampaikan usulan kepada Ketum PGI untuk dapat membangun relasi dengan berbagai pihak untuk dapat menghadirkan PGI yang selalu konssisten dengan berbagai tantangan dan dinamika yang dihadapi bangsa ini, termasuk sulitnya sejumlah warga gereja untuk membangun tempat ibadah sesuai dengan keyakinannya. “Semua persoalan bangsa yang saya sampaikan diatas, semoga dapat kita pertajam saat pelaksanaan MPL di Kalimantan,” ucap Abast.
Sidang MPL (Majelis Pekerja Lengkap) PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) akan dilaksanakan mulai 27-30 Januari esok di Hotel Menara Bahtera Jl. Sudirman No. 2 Balikpapan, Kalimantan Timur. Seluruh Ketua Umum Sinode di lingkungan PGI dipastikan akan hadir dalam acara tersebut yang rencananya akan dibuka oleh Menteri Agama RI.(end)