Ketum PGI ; Gereja Sebaiknya Hentikan Permintaan Sumbangan ke Caleg

Ketum PGI Pendeta Gumar Gultom.(dok)

JAKARTA-Pernyataan menarik ikut disampaikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom di saat marak-maraknya calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia, intens menemui konstituen di lapangan.

Dalam penegasannya, Gultom mewanti-wanti ke gereja-gereja untuk tak meminta sumbangan kepada capres hingga caleg menjelang Pemilu 2024. Gomar mengatakan kampanye kerap menjadi momentum gereja-gereja untuk meminta sumbangan.

“Selama ini ada kecenderungan mumpung lagi ada kesempatan kampanye, para caleg dan para calon kepala daerah, atau timses capres, mumpung lagi butuh suara, itu sering sekali dimanfaatkan oleh gereja-gereja untuk minta sumbangan,” ujar Gomar di Jakarta, Selasa (3/10) kemarin.

Gomar mengatakan, kebiasaan meminta sumbangan itu harus dihentikan. Sebab, kata dia, kebiasaan itulah yang membuat biaya politik menjadi mahal, sehingga para caleg terpilih akan berpotensi untuk melakukan korupsi.

“Jadi saya minta supaya menghentikan kebisaan itu, karena itu akan membebani para caleg, sehingga biaya politik mahal. Artinya nanti mereka akan korupsi. Salah satu cara untuk mengatasi korupsi adalah hentikan meminta sumbangan,” ungkapnya.

Sebaliknya, menurut Gomar, lebih baik jika jemaat mengumpulkan uang untuk diberikan ke capres ataupun caleg. Dia mengatakan uang itu dapat dipakai untuk membantu calon yang memang memiliki kualitas.

“Kalau para bohir yang membantu para caleg, mereka kan akan minta nanti. Kalau masyarakat yang membantu. Kita punya pengalaman kan seperti itu di 2014 relawan yang membantu Jokowi terpilih jadi presiden. Ya ini pro rakyat, kalau para caleg dimodali oleh rakyat dan umat, dia akan setia pada umat,” jelas Gomar.

“Jadi itu yang saya minta, ganti meminta sumbangan, sekarang malah menyumbang untuk para caleg dan lihat-lihat calegnya. Kalau bagus, menurut kita track record-nya bagus, ya sumbangkan,” sambung Gultom.(dtc/politika)