MANADO-Mantan bakal calon bupati yang diusung Partai Golkar dan NasDem kabupaten Sitaro Mayjen TNI (Purn) AAB Maliogha, S.Sos berharap dirinya segara akan dimintai klarifikasi oleh Bawaslu kabupaten kepulauan Sitaro terkait dengan laporan yang disampaikan sejumlah tokoh masyarakat Sitaro & LSM, soal surat keputusan ganda yang dikeluarkan DPP Partai Golkar.
Kepada media ini Minggu, (6/10) kemarin, mantan Danrem 131 Santiago ini mengatakan, pihaknya berharap Bawaslu Sitaro serius untuk menindak-lanjuti laporan yang disampaikan masyarakat Sitaro tersebut.
“Saya sudah sounding (kabar awal,red) ke ketua Bawaslu Sitaro. Saya tunggu kapan saya akan dipanggil sebagai korban dari laporan tersebut,” kata Maliogha yang juga mantan calon bupati Sitaro tahun 2018 tersebut.
Selain Bawaslu kabupaten kepulauan Sitaro, dirinya juga menerima informasi bahwa laporan tersebut di kirimkan juga ke Polres Sitaro dan Polda Sulut.
“Pada intinya kami hanya mencari kebenaran dan keadilan. Tidak ada ambisi apa-apa. Kita hanya mau, proses demokrasi di Sitaro berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, bukan sarat dengan rekayasa,” ucap Maliogha.
Mantan Kasdam (Kepala Staf Kodam) XIII Merdeka ini juga mengatakan, untuk memaksimalkan laporan tersebut, makanya dirinya juga sudah berkoordinasi dengan Bawaslu RI.
“Untuk saat ini kita masih menunggu dulu keseriusan Bawaslu Sitaro, apakah serius atau tidak dengan laporan yang disampaikan warga Sitaro bersama LSM. Kita juga akan menempuh proses pidananya karena hasil kajian kami sarat juga dengan unsur pidana,” ucap mantan Danmentar Akmil menutup pembicaraan kemarin.(alcri)
