SIAU-Penggiat Anti Korupsi Sulut mendesak agar pihak Kejari Sitaro maupun Kejati Sulut tidak hanya membongkar sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah Guru SMP di kabupaten Sitaro.
Namun, Korps Baju Coklat tersebut juga diminta untuk mengusut sejumlah dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati kepulauan Sitaro sebelumnya di periode 2008-2023.
“Kejaksaan sebaiknya jangan pandang bulu dalam melakukan penegakan supremasi hukum di bumi Karangetang (Sitaro,red). Masih banyak kasus mantan bupati Sitaro sebelumnya yang belum diusut tuntas,” cetus Missa kepada politikanews.com pagi ini.
Pria yang belakangan ikut mendesak Kejari Sitaro untuk membuka kembali kasus dugaan kredit fiktif dari salah satu bank milik Pemerintah di Siau ini juga mengatakan, selama ini terdapat sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan mantan bupati Sitaro di periode 2008 sampai 2023 lalu yang menumpuk di Kejari Sitaro maupun di Kejati Sulut.
“Dalam waktu dekat ini juga kami akan menyerahkan sejumlah dokumen ke Kejati Sulut maupun ke Polda Sulut untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang terjadi di tahun 2022 lalu di lingkungan pemkab Sitaro,” kata Missa.
Lanjut Missa, semestinya pihak Kejari Sitaro maupun Polres Sitaro harus terbuka ke publik soal tindak-lanjut pengusutan kasus dugaan korupsi yang pernah terjadi di era tahun 2008 sampai 2023.
“Termasuk juga pemeriksaan marathon yang pernah dilakukan Satuan Reskrim Polres Sitaro sebelum pilkada November 2024 lalu, mana tindak lanjutnya. Apakah hanya sampai usai pilkada selesai,” tanya Missa yang juga putra asli Sitaro.
Sebelumnya, sejumlah Penggiat Anti Korupsi dan sejumlah masyarakat Sitaro tahun 2024 lalu ikut melakukan demo di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulut yang terletak di Jln. 17 Agustus Manado. Mereka mendesak agar Kajati Sulut ikut membongkar sejumlah kasus dugaan korupsi di Sitaro diantaranya, kasus dugaan dana covid pemkab Sitaro yang diduga melibatkan oknum mantan bupati kepulauan Sitaro sebelumnya.(msi)
