MANADO-Momentum HUT Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang ke 18 tahun ini ikut menjadi momentum evaluasi diri bagi seluruh stakeholder di kabupaten penghasil komoditi pala terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Maluku.
Bahkan, jika diibaratkan kabupaten dengan perusahaan industri di Indonesia, maka perusahaan tersebut sudah berhenti beroperasional alias tutup atau dinyatakan Pailit oleh Pengadilan, karena pendapatan perusahaan yang terus menurun dan tidak mampu menutupi biaya operasional.
“Selama ini harus diakui bahwa kabupaten kepulauan Sitaro hanya hidup dari dana pusat yang mengalir ke daerah setiap tahun. Sementara, PAD tahunan tidak melebihi dari angka Rp. 25 milyar,” kata Ketua Tim 17 Panitia Pemekaran Kab. Kepl. Sitaro Drs. Salmon Bawole Jacobus.
Menurut Jacobus, ada beberapa item dana pusat yang masuk ke kabupaten Sitaro dalam bentuk dana transfer daerah yang bersumber dari APBN tahuna yang digunakan untuk berbagai tujuan penggunaan diantaranya dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana desa.
Lanjut Salmon, dana bagi hasil (DBH) terdiri atas DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak tersebut terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta cukai hasil tembakau. Sedangkan DBH sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan.
“PAD kita (Sitaro,red) tidak mampu membiayai kebutuhan daerah kita. Jika ada UU yang mengatur soal penggabungan daerah, maka, karena pertimbangan efesiensi negara, saya bisa pastikan Sitaro akan kembali ke kabupaten induk sebelumnya karena ketidakmampuan daerah mengelolah PAD dan sumber pendapatan lainnya,” ungkap SBY, sapaan akrab Jacobus.
Dengan melihat kondisi PAD tahunan sebelumnya yang terus menurun, maka, dirinya memastikan bahwa, kabupaten Sitaro akan mengalami zero pembangunan (Nol Pembangunan) untuk 5 tahun mendatang karena minimnya investasi dan kegiataan ekonomi lainnya. “Apalagi pemerintah pusat yang saat ini lagi gencar melaksanakan efisiensi anggaran di semua sektor. Yang ada hanya kegiatan seremonial bupati dan wakil bupati serta jajarannya, karena memang dibiayai dari dana transfer pusat ke daerah,” jelas Salmon.
Untuk itu, dimomentum HUT kabupaten kepulauan Sitaro ke 18 hari ini, dirinya mengingatkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak lupa diri.
“Perlu rekonsiliasi besar-besaran pasca pilkada 2024 lalu. Jangan lagi ada dendam politik berkelanjutan supaya stabilitas politik bisa terjaga dengan baik guna menunjang pembangunan di Sitaro,” ungkap Salmon seraya menceritakan pengalaman dirinya bersama panitia pemekaran lainnya berjuang demi lahirnya kabupaten Sitaro 18 tahun lalu.(msi)
