MANADO-Pengamat Sosial Politik & Pemerintahan Sulut Jehezkiel Lairah, S.Sos.,M.AP menilai upaya hukum yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Jotje Luntungan, SE ke Pengadilan Negeri Tahuna dan Polda Sulut terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oknum Ketua DPD II Partai Golkar Sitaro RT alias Ronal beberapa waktu lalu, merupakan momentum pertarungan harga diri sesama elit politik di Nusa Utara.
Menurut Lairah, gengsi yang sama juga berlaku untuk proses hukum yang dilakukan anggota DPRD Sulut Norman Luntungan, ST.,M.Engg terhadap mantan Wakil Bupati Kepulauan Sitaro PK alias Piet beberapa waktu lalu ke Polda Sulut beberapa waktu lalu yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang jelas.
“Semua upaya hukum yang dilakukan ada konsekwensi politik. Masyarakat saat ini sementara menunggu seperti apa ending politiknya,” kata Lairah.
Secara politik lanjut Lairah, positif atau negatif hasilnya nanti, proses hukum yang dilakukan seorang elit politik merupakan sebuah pembuktian kepada masyarakat soal ketokohan seseorang di dunia politik.
“Disini merupakan memontum bagi pelapor untuk membuktikan ketokohannya. Kalau tidak bisa membuktikan, maka penilaian publik akan sebaliknya,” ungkap Lairah, praktisi berdarah Nusa Utara yang juga merupakan jebolan Pasca Sarjana Unima ini.
Sementara itu, Kuasa Hukum Jotje Luntungan, SE kepada media ini Selasa, (03/6) hari ini mengatakan, gugatan yang disampaikan kliennya Jotje Luntungan, SE di Pengadulan Negeri saat ini menanti sidang putusan.
“Kalau tidak ada perubahan, pekan depan sudah ada putusan di PN Tahuna. Kita tunggu saja,” ucap Eduard Manalip, SH.,MH.(msi)
