BITUNG-Pemerintah Kota Bitung sebaiknya mengadopsi manajemen Penerapan Identitas Kependudukan Digital yang saat ini sementara dilakukan di lingkungan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat.
Prestasi Pemkab Sumedang di Jabar dipastikan ikut menjadi salah satu daerah percontohan di Indonesia dalam hal digital pendudukan yang saat ini sementara diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia termasuk di Pemkot Bitung.
“Di Pemkab Sumedang itu, jika ada duka di desa atau kelurahan, hanya dalam hitung menit databasenya sudah masuk di dinas Capil & Kependudukan. Jadi, hanya dalam hitung menit Bupati maupun jajarannya sudah tahu soal database keluarga yang berduka,” kata Ketua DPRD Kota Bitung Vivi Jeanet Ganap.
Database yang dimaksudkan tak hanya sebatas indentitas diri dari yang meninggal, namun juga terkait kondisi secara keseluruhan dari keluarga yang berduka.
“Misalnya, kondisi rumah dari yang meninggal, pekerjaanya, jumlah saudara kandung, siapa istri atau suaminya dan identitas diri lainnya,” ungkap mantan ASN di lingkungan Pemkot Bitung yang sukses menitik karir sebagai politisi PDIP ini.
Mantan ASN di lingkungan Bappeda Kota Bitung ini juga mengatakan, suksesnya pelaksanaan manajemen digitalisasi di Pemkab Sumedang lebih disebabkan pada kesiapan Pemkab Sumedang untuk menempatkan personilnya di masing-masing kelurahan maupun desa.
“Setahu saya di Pemkab Sumedang itu di masing-masing kelurahan/desa itu ada petugas yang bertugas mengcover semua peristiwa kependudukan,” ucap Vivi yang dijadwalkan Selasa, (17/6) esok akan bertolak untuk melakukan studi banding di Sumedang.
Prestasi Pemkab Sumedang dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 15,81%, tertinggi di Jawa Barat. Ini menunjukkan komitmen Pemkab Sumedang dalam meningkatkan pelayanan publik.
Pihak Kemendagri sendiri ikut memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Sumedang. Bagi Kemendagri, pemanfaatan data kependudukan dinilai sangat penting, tidak hanya untuk pelayanan publik, tetapi juga dalam perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, hingga penegakan hukum.(msi)
