SIAU-Pernyataan tegas ikut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Jon Janis, SH terkait dengan masalah pengangkatan 24 peserta seleksi tahap pertama P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang bersumber dari perangkat desa serta perangkat kelurahan lainnya yang tetap dinyatakan tidak lolos oleh Pemkab Sitaro.
Kepada Politikanews.com, politisi PDIP Sitaro ini mengatakan, pihaknya saat ini sudah mengeluarkan 2 rekomendasi terkait dengan keputusan DPRD Sitaro.
Pertama, DPRD mendesak Pemkab Sitaro untuk segera menuntaskan nasib 34 orang P3K yang statusnya masih belum jelas sampai saat ini. Kedua, DPRD mendesak 34 P3K untuk dapat menempuh upaya hukum ke rana Pidana, Perdata maupun PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) jika memang ada hal-hal yang dinilai yang merugikan pihak P3K itu sendiri.
“Silahkan melaporkan masalah tersebut ke APH (Aparat Penega Hukum) jika memang masalah tersebut sangat kontraproduktif dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Janis berapi-api.
Adik kandung anggota DPRD kabupaten kepulauan Sitaro dari partai Nasdem Heydi Janis, SH ini juga mengatakan, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPRD sesuai perintah undang-undang, maka, pihaknya tidak akan melakukan kompromi politik dengan eksekutif jika memang terdapat hal-hal yang dinilai sangat merugikan masyarakat Sitaro.
“Tolong bung (redaksi,red) catat bahwa, kami khususnya fraksi PDIP akan gas poll dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selama produk yang ditawarkan eksekutif jauh dari ketentuan yang berlaku kami tidak akan kompromi,” cetus Janis.
Sebelumnya, DPRD Sitaro telah berulang kali untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD untuk membahas polemik pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi perangkat desa dan kelurahan.(msi)
