SIAU-Meskipun telah menjadi salah satu icon pariwisata di kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), namun, DPRD Sitaro konon mengaku tak tahu menahu soal pembangunan Tugu Sitaro Masadada di pulau Siau.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro Jon Janis, SH kepada politikanews.com akhir pekan lalu mengatakan, jika dilihat dari postur APBD tahun 2025, sama sekali tidak ada item yang mencatat soal belanja pembangunan Tugu Sitaro Masadada.
“Kami tidak tahu. Kalaupun akan diajukan dalam perubahan APBD tahun 2025 semestinya harus melalui persetujuan DPRD dulu,” kata Janis.
Bendahara DPC PDIP Kabupaten Kepulauan Sitaro ini juga mengatakan, harus diakui memang draft APBD 2025 dibahas sebelum pilkada serentak tahun 2024. “Waktu itu memang kita belum tahu siapa yang akan menjadi pemenang pilkada Sitaro.
Namun, jika ada pembangunan infrastruktur sebaiknya harus melalui persetujuan DPRD Sitaro,” ungkap Janis, politisi senior PDIP Sitaro ini.
Ia juga mengatakan, semestinya program prioritas bupati dan wakil bupati kepulauan Sitaro pasca dilantik harus merujuk pada 8 prioritas program Presiden RI Prabowo Subianto termasuk, jika daerah dalam keadan darurat bencana alam.
“Selain program diatas, jangan dulu melaksanakan program fisik yang menyedot APBD tahunan dan tidak melalui persetujuan DPRD,” ucap Janis.
Presiden RI Prabowo Subianto sendiri ikut mencetuskan 8 program prioritas pasca dilantik menjadi Presiden tahun 2024 lalu. Delapan program yang dimaksud diantaranya, pertama, memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
Kedua, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
Kemudian ketiga, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial, serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT) dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
Kelima, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBS 50 persen dalam lima tahun dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Keenam, membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah yang perlu di renovasi.
Ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara atau ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, serta TNI, Polri, dan pejabat negara. Dan terakhir adalah, mendirikan badan pemerimaan negara dan meningkatkan risiko penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen.(msi)
