SIAU-Jika Ketua DPRD Kab. Kepl. Sitaro Djon Ponto Janis, SH Rabu (1/10) kemarin ikut memberikan pernyataan tegas soal pihaknya tidak akan mengakomodir draf RAPBD 2025 yang ikut mencutumkan belanja modal yang sudah dilaksanakan tapi tidak tertata di APBD tahun 2025.
Kali ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sitaro Moghtar Kaudis,S.Pi ikut memberikan ultimatum agar seluruh anggota fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak main proyek yang bersumber dari dana APBD Sitaro tahun 2025. “Kami ikut mewanti-wanti seluruh anggota fraksi untuk tidak main proyek yang bersumber dari dana APBD Sitaro tahun 2025,” kata Kaudis.
Menurut dia, PDIP juga ikut melarang seluruh anggota fraksi maupun kader partai lainnya untuk terlibat dalam dial politik yang berdampak terhadap konsekwensi hukum maupun merugikan masyarakat Sitaro secara keseluruhan.
“Saya perlu menyampaikan klarifikasi bahwa, opini publik yang menyampaikan bahwa PDIP ikut melakukan dial politik jelang pembahasan APBD perubahan ada tidak benar alias bohong. Opini itu hanya digoreng kelompok tertentu yang tidak mau melihat PDIP semakin besar di Sitaro,” ungkap politisi PDIP jebolan Fakultas Perikanan & Kelautan Unsrat ini.
PDIP Sitaro sendiri ikut menguasai separuh kursi di DPRD Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro. Dari 20 jumlah kursi di DPRD Sitaro, PDIP sukses menempatkan 10 kader terbaiknya hasil pemilu tahun 2019 lalu. Bahkan, beberapa kader terbaiknya dinilai sarat akan pengalaman di dunia politik dan pemerintahan.
Mereka diantaranya, Drs. Herry Bogar, M.Si, Djon Janis, SH, Moghtar Kaudis, S.Pi, Pricilia Bawole, SE dan Juliana Tatemba.
Sementara, beberapa new commer (Pendatang baru) lainnya seperti Haan Bungkaes, Jessica Jacobus, Denny Palit, Maria Badoa juga memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam hal pemerintahan dan anggaran.(msi)
