SIAU-DPRD Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) sepertinya tidak mampu berbuat lebih terkait dengan munculnya sejumlah proyek ilegal di tahun 2025 maupun tahun 2026.
Fungsi pengawasan yang selama ini menjadi senjata pamungkas wakil rakyat, rupanya hanyalah sebuah retorika semata, ketika Pemkab Sitaro di tahun 2025 maupun awal tahun 2026 tetap ngotot untuk melaksanakan beberapa pekerjaan fisik, meskipun proposal tersebut tidak pernah dibahas dan ditetapkan di DPRD Kab. Kepl. Sitaro.
Dengan dalil Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan KUA PPAS Perubahan tahun 2025 yang menemui jalan buntu di DPRD Kab. Kepl. Sitaro serta tidak adanya kesepakatan antara DPRD dan Pemkab Sitaro soal APBD perubahan hingga 30 September tahun 2025, maka, Pemkab Sitaro saat itu ngotot untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) No 5 tahun 2025 sebagai dasar hukum terhadap pembayaran sejumlah pekerjaan ilegal tersebut.
“Fungsi pengawasan DPRD Sitaro tidak jalan. Minta dukungan masyarakat untuk bisa mengawal aspirasi, hanyalah dongeng belaka,” tegas tokoh masyarakat Sitaro Yohanes Missah.
Menurut dia, semenjak pembentukan Pansus (Panitia Khusus) Gunung Ruang tahun 2025 lalu sampai saat ini, masyarakat Sitaro tidak pernah tahu seperti apa isi rekomendasi DPRD Kab. Kepl. Sitaro.
“Kalaupun kasus DSP Gunung Ruang disidik oleh Tim Kejati Sulut saat itu, itu bukan karena hasil rekomendasi DPRD, tapi, murni atas laporan LSM. DPRD Kab. Kepl. Sitaro jadi macam ompong,” beber Missah.
Kalaupun ada kegiatan reses yang dilakukan DPRD Kab. Kepl. Sitaro selama ini, maka, kegiatan tersebut hanyalah seremonial semata. “Tidak ada faedahnya dan hanyalah menghamburkan uang rakyat,” cetus Missah.(msi)
