MANADO-Pakar hukum pidana yang juga Lawyer kondang DR. Santrawan T Paparang, SH.,MH ikut memberikan pernyataan menarik terkait dengan dimulainya proses persidangan kasus Dana Siap Pakai (DSP) Gunung Ruang di Pengadilan Negeri Manado.
Dalam rilisnya kepada media ini Kamis, (1/10) hari ini, STP ikut menegaskan bahwa, dirinya hanya sebatas kawan dengan Plt Bupati Kepl. Sitaro Heronimus Makainas, SE, tapi terkait dengan persoalan hukum pidana murni meruoakan urusan negara.
Menurut STP, bahwa STATUS seseorang dalam Perkara Gunung Ruang yang di tentukan sebagai SAKSI oleh Penyidik, entah itu Penyidik Polri, entah itu Penyidik Kejaksaan dan entah itu Penyidik KPK, ketika fakta sejati KETERLIBATAN SAKSI tersebut terungkap secara jelas & lengkap serta berbanding terbalik dengan kenyataan yang termaktub di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana hal tersebut di ungkap oleh Keterangan PARA SAKSI-SAKSI SURAT, Keterangan AHLI, BARANG BUKTI, BUKTI ELEKTRONIK, PENGAMATAN HAKIM & FAKTA SEJATI YANG TERUNGKAP SELAMA DALAM PERSIDANGAN, sebagaimana kekuatan hukum Pasal 235 Ayat 1 huruf a s/d huruf h KUHAP UU Nomor : 20 Tahun 2025, dan ternyata SAKSI tersebut DALAM DEELNEMING dan/atau DALAM PENYERTAAN di ketemukan fakta sejati ternyata mempunyai PERANAN SEBAGAI SALAH SATU PELAKU PESERTA, dan Putusan Hakim mempertegas akan hal tersebut, maka Putusan Hakim MENJADI ACUAN bagi Penyidik untuk membuka Kembali Perkara tsb dan MENETAPKAN STATUS SAKSI MENJADI TERSANGKA.
Hal tersebut menurut STP, sejalan dengan pandangan PAUL SCHOLTEN di dalam bukunya ALGEMEEN DEEL yang mempertegas bahwasanya Putusan Hakim mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu : 1. Sebagai RECHTSVINDING dan/atau sebagai PENEMUAN HUKUM, 2. Sebagai RECHTS SCHEPPING dan/atau sebagai PENCIPTAAN HUKUM atau TEROBOSAN HUKUM, dan 3. Sebagai RECHTS TOEPASSING dan/atau sebagai PENERAPAN HUKUM;
Lanjut STP, Bahwa dengan fakta Putusan Hakim tersebut maka Masyarakat termasuk LSM dan MEDIA wajib mempunyai kontrol untuk mendesak Penyidik agar segera MENETAPKAN STATUS SESEORANG DARI SAKSI MENJADI TERSANGKA.
Bahwa apabila ada oknum-oknum tertentu dari Penyidik -YANG DI DUGA KUAT- ada bermain mata untuk TETAP MENGAMANKAN SESEORANG TERSEBUT TETAP MENJADI SAKSI, maka SILAHKAN MASYARAKAT DAN LSM MELAPORKAN OKNUM TERSEBUT KEPADA PIMPINANNYA, DAN DI JAMIN TRANPARANSI PEMERINTAHAN PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO AKAN MENINDAK-LANJUTI LAPORAN TERSEBUT DENGAN MENCOPOT OKNUM PENYIDIK DI MAKSUD BAHKANPUN MEMPROSES MENJADI PERKARA PIDANA TERSENDIRI .
STP juga mengatakan bahwa, dirnya hanya sebatas kawan biasa saja dengan HIRONIMUS MAKAINAS, sedangkan apabila menyangkut mengenai PERSOALAN HUKUM PIDANA, MAKA HAL TERSEBUT MERUPAKAN URUSAN NEGARA.(msi).
