MANADO-Presure publik agar Kejati Sulut lebih serius dan terbuka menangani kasus dugaan korupsi dana covid 19 pemkab Sitaro rupanya tidak hanya disampaikan sejumlah LSM maupun Tokoh Masyarakat beberapa waktu lalu di kejaksaaan.
Namun, desakan agar Kejati Sulut lebih serius menangani kasus yang notabene melibatkan sejumlah petinggi termasuk mantan orang nomor satu di Pemkab Sitaro tersebut juga disampaikan Direktur Eksekutif LP3K (Lembaga Pemantau, Pengawas, Pemerintahan & Kemasyaratatan) Sulut Yehezkiel Lairah, S.Sos.,MAP.
Dalam sebuah diskusi sosial kemasyarakatan di salah satu cafe di kawasan Mega Mas Manado, Kamis (11/4) kemarin, Lairah menegaskan, pihak penyidik Kejati Sulut tak perlu harus menunggu tambahan dokumen dari pihak pelapor saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu di kantor kejati Sulut.
“Saya pikir data awal yang sudah diserahkan oleh pelapor beberapa waktu lalu, sudah menjadi bukti awal bagi penyidik untuk melakukan pengembangan dilapangan, apalagi kasus ini sudah melalui tahapan permintaan keterangan sejumlah saksi dari pemkab Sitaro beberapa waktu lalu,” tegas Lairah.
Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PD Pasar Manado ini mengatakan, jika pihak Kejati Sulut tidak serius dan tidak terbuka dengan pengusutan kasus ini, maka potensi kasus ini akan dibawah ke Gedung Bundar di Jakarta (Kejagung) sangat terbuka.
“Hak dari penyidik untuk terbuka apakah kasus ini akan lanjut atau tidak. Dan, hak juga dari pelapor untuk menindak-lanjuti kasus ini ke Kejagung atau tidak, jika tidak puas dengan keterangan penyidik,” ujar Lairah.
Hanya saja Lairah masih optimis jika mendekati transisi pemerintahan dari Presiden Ir. Joko Widodo ke Prabowo Subianto, jajaran Kejagung akan menunjukan pretasi kerja.
“Saya optimis sesudah lebaran nanti akan ada perkembangan menarik dari kasus ini. Kita tunggu saja, dan kita percayakan kepada penyidik kejati Sulut,” ucap Lairah.(msi)
