JAKARTA-Lawyer ternama yang juga Pakar Hukum Pidana DR. Santrawan Totone Paparang, SH.,MH (STP) ternyata tak hanya dikenal dikalangan para Perwira Tinggi (Pati) TNI maupun Polri. Namun, pria kelahiran Tahuna, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara ini, ternyata ikut memiliki kedekatan khusus dengan Walikota Jakarta Barat DR. Iin Mutmainnah, S.Sos., M.Si dan Walikota Jakarta Selatan Dr. Ir. Syafrin Liputo, A.T.D., M.T.
Dalam gambar yang diterima media ini Selasa, (27/10) kemarin, saat foto bersama nampak STP berdiri ditengah dan diapit oleh Walikota Jakarta Barat DR. Iin Mutmainnah, S.Sos., M.Si dan sejumlah Kepala-Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkot Jakbar.
Hal yang sama juga nampak saat STP ikut foto bersama dengan Walikota Jakarta Selatan Dr. Ir. Syafrin Liputo, A.T.D., M.T dan sejumlah pimpinan SKPD. Nampak, STP diapit oleh Liputo dan sejumlah SKPD teknis. “Mereka berdua (Mutmainah & Liputo,red) adalah sahabat baik saya. Saya bersukur ada banyak hal yang kami bicarakan ditengah-tengah kesibukan mereka sebagai kepala daerah di daerah yang super sibuk di Indonesia,” kata STP.
Menurut STP, hubungan dengan seluruh walikota di DKI Jakarta dengan dirinya sangat terjaga dengan baik, termasuk beberapa diantaranya yang intens meminta pendampingan hukum terhadap masalah tertentu. “Di Jakarta ini, kita harus mampu membangun jaringan dengan baik, berkomunikasi dengan baik dan menjaga hubungan pertemanan dengam baik,” jelas STP.
Hanya saja dirinya ikut menyentil gaya kepemimpinan beberapa kepala daerah di Nusa Utara yang dinilai kurang komunikatif. “Saya menerima informasi bahwa, ada salah satu kepala daerah di Nusa Utara yang sulit untuk membuka komunikasi dengan pihak luar dan terkesan sombong. Diera seperti ini, gaya kepemimpinan seperti itu sudah ketinggalan zaman dan saya pastikan bahwa tidak diterima masyarakat,” ucap STP.
Menurut dia, dengan sistim pemilihan kepala daerah yang masih dipilih langsung oleh rakyat, maka, jabatan dan kekuasaan bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan oleh penguasa.
“Pejabat publik itu harus komunikatif dan membuka diri dengan siapa saja, bukan tertutup dan memandang bahwa daerah ini adalah perusahaan pribadi peninggalan nenek moyangnya,” cetus STP menutup pembicaraan via telpon tadi malam.(msi)
