MANADO-Status 2 anggota DPRD Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Evenson Limpepas (NasDem) dan dr. Fanny Tamansa (Golkar) sampai saat ini masih saja menjadi terperiksa di Kejati Sulut dalam kaitan dengan kasus DSP (Dana Siap Pakai) Gunung Ruang.
Belum ada peningkatan status hukum dari Limpepas Cs, meskipun masa tahanan Bupati Sitaro non aktif Chyntia Inggrit Kalangit, SKM (CIK) sampai hari ini Rabu, (8/7) sudah memasuki 2 bulan, sejak ditahan (8/5) lalu.
Pakar Hukum Pidana Dr. Santrawan T Paparang, SH.,MH.,M.Kn kepada politikanews.com Rabu. (8/7) hari ini mengatakan, jika mengacu pada ajaran Deeleming dan/atau penyertaan, maka Evenson Limpepas dan Fanny Tamansa wajib ditahan oleh Tim Penyidik Kejati Sulut.
“Jangan ada pemberlakuan hukum yang berbeda antara para tersangka sebelumnya yang sudah ditahan, dengan saksi lainnya yang masih terperiksa,” tegas Paparang.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gekira Partai Gerindra ini mengatakan, pada tahapan penyidikan, Penyidik Kejati Sulut semestinya wajib menerapkan prinsip Presumption Of Quilty dan/atau Praduga Bersalah.
“Karena prinsip deelneming dan/atau penyertaan adalah, sama rasa, sama rata. Makanya, Limpepas Cs wajib ditahan,” kata STP (Sapaan akrab Paparang), Lawyer kelahiran Tahuna, Kabupaten Sangihe, Sulut, yang belakangan ini banyak diminta menjadi saksi ahli di Mabes Polri.
Menurut dia, karena kwalifikasi delik yang diduga kuat dilanggar adalah sama dan sejenis berdasarkan perananan dari masing-masing pelaku peserta, maka penyidik tidak ada alasan untuk tidak menahan Limpepas Cs.
“Silahkan pembuktian nanti dipersidangan dan JPU wajib mempertahankan alasan penehanannya,” jelas Paparang, tokoh masyarakat Nusa Utara yang kini sukses menitik karir sebagai Lawyer di Jakarta ini.(msi)
